Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rupanya tak ambil pusing setelah menuai protes dari para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menyusul pernyataannya soal pembubaran IPDN.
"Saya kira semua orang berhak (menyampaikan pendapat). Ini negara demokrasi," kata Ahok usai memberikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) III Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta di Dinas Pelayanan Pajak, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).
Ahok bahkan mencurigai kenapa lulusan IPDN tidak memprotes saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu masih dibahas.
"Seharusnya anak IPDN juga merasa terganggu ketika ada UU ASN. Karena undang-undang itu mengatakan kita berhak merekrut PNS dari yang non-PNS," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, dengan adanya UU ASN banyak jabatan lurah atau camat tidak diisi oleh orang yang lulusan IPDN.
"Apakah anak-anak IPDN pasti lebih baik dari anak non IPDN? Nggak juga," kata Ahok.
Pernyataan Ahok yang meminta Jokowi membubarkan IPDN diprotes keras Ikatan Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
"Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," kata Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Arief M Edie.
Dia menilai Ahok tidak mengerti dan paham sejarah berdirinya IPDN. Saat ini banyak alumni yang sakit hati atas pernyataan dari Gubernur DKI itu.
"IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," jelas Arief.
