Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, Panitia Khusus Pelindo II harus jelas penggunaannya. Dia meminta supaya dalam pembentukan pansus ini menyertakan hak dewan, seperti interpelasi atau hak angket.
"Yang dipansus ini apa? Pansus angket, hak menyatakan atau interpelasi? Kalau memang mau sekalian diangket saja nanti kebongkar semua itu di pelabuhan, nanti kebongkar semua," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
"Saya mengusulkan itu diangket, biar penyelidikan itu dasarnya kuat. Jadi pansus angket. Jadi nggak ada nama Pansus Pelindo. Harus disebutkan nama penggunaan haknya apa," tambah dia.
Menurutnya, Pansus Pelindo II yang menggunakan hak DPR bisa juga selain angket, seperti interpelasi atau menyatakan pendapat.
"Kalau hak menyatakan pendapat bisa di Panja atau Komisi. Kalau interpelasi kan sekedar nulis surat ke presiden, nanti presiden akan memberikan jawaban," kata dia.
Kalau Pansus dengan hak angket, sambung Fahri, itu bisa menyelidiki pelanggaran. Dengan begitu pelanggaran yang ada di Pelindo bisa diketahui seluruhnya.
"Kirim surat kita gelar angket, kita bongkar semua. Saya menguuslkan teman-teman PDI Perjuangan, ayo kita angketkan, jadi jelas," ujar Politisi PKS ini.
