PAN Minta Jatah Menteri? Nasdem: Jangan Mengatur Presiden

Suara.com - Wakil Ketua DPP Johnny G Plate  mengatakan, tidak perlu perlu mengatur-atur atau memberikan syarat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan dukungan kepada pemerintah.

Hal itu dikatakan Johnny saat disinggung dukungan PAN kepada pemerintah dengan meminta jatah kursi kabinet. Dugaan itu mencuat ketika kedatangan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir ke Istana yang disangkut-pautkan dengan pembahasan jatah menteri.

"Kalau terkait penggantian menteri dan sebagianya, posisi kabinet itu absolut kewenangan presiden. Kita serahkan pada presiden. Dan jangan mengatur presiden," ujar Johnny dihubungi, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

"Nasdem mengingatkan, jangan memberi syarat kepada Presiden. Karena Nasdem tidak memberikan syarat kepada presiden. Dan, dari awal, sebagai partai yang mendukung presiden, kita tidak memberi syarat kepada presiden," tambah Johnny.

"Nasdem dari awal mau bantu pemerintah. Kalau ada kader jadi menteri alhamdulillah. Kalau ada kader lain alhamdullah juga," sambungnya.

Johnny menambahkan, Presiden berhak menambah dan mengurangi menteri dari partai politik. Anggota Komisi XI ini menerangkan, presidenlah yang mengatur itu semua. Dia pun meragukan dukungan PAN untuk pemerintah ini.

"Mau mendukung pemerintah atau mau minta kursi. Ini dua hal yang beda. Kalau mau dukung pemerintah, dapat atau tidak dapat kursi, itu tetap dukung pemerintah. Kalau memang presiden nanti merasakan ada kader yang dibutuhkan, kader dari partainya, untuk lebih mengefektifkan kinerja pemerintah itu bagus. Tapi kalau presiden bilang, 'oh ini kader yang kurang pas, atau ada kader yang lain' itu urusan presiden," terangnya.