Di AS, Pimpinan DPR Tak Hanya Temui Donald Trump

Senin, 14 September 2015 | 15:27 WIB
Di AS, Pimpinan DPR Tak Hanya Temui Donald Trump
Wakil Ketua DPR Fadli Zon [suara.com/Tri Setyo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Di Amerika Serikat, rombongan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak hanya bertemu pengusaha yang maju menjadi bakal calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mereka juga menemui sejumlah pengusaha dari Coca Cola, Philip Morris, General Electric dan Freeport.

"Bagi kita Donald merupakan investor. Karena bagaimanapun bayangkan saat ekonomi lagi terpuruk maka ada orang yang ingin berinvestasi ya kita tidak tolak. Presiden saja minta kemana-mana untuk orang lain berinvestasi, masa ada yang minta kita tolak," kata Fadli di DPR, Senin (14/9/2015).

Setya Novanto menambahkan pertemuan dengan Donald Trump merupakan salah satu upaya DPR membantu pemerintah dalam menangani penurunan ekonomi di Indonesia.

"Marilah kita sama-sama membantu pemerintah. Kita juga memberi keyakinan kepada investor di Amerika bagaimana kepastian ekonomi, demokrasi, pajak, transportasi dan infrastruktur kita," ujar dia.

Selain Setya Novanto dan Fadli Zon, rombongan yang berangkat ke Amerika waktu itu, terdiri dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Golkar), Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya (Golkar), Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena (Demokrat), dan anggota BKSAP Julari Batubara (PDI Perjuangan).

Mereka melakukan kunjungan kerja selama 31 Agustus-2 September 2015 untuk menghadiri agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union" di New York.

Di sela acara kenegaraan, pimpinan DPR bertemu Donald Trump di acara sumpah kesetiaan calon presiden dari Partai Republik pada Kamis (3/9/2015) waktu setempat.

Pertemuan tersebut dikecam banyak kalangan. Sejumlah anggota dewan pun melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena pimpinan DPR dinilai melanggar etika dewan.

Partai Gerindra pada periode 2009-2014 melarang semua anggotanya, tanpa terkecuali, untuk kunjungan ke luar negeri dengan alasan apapun. Tapi sekarang partai tersebut melonggarkan aturan bagi anggota yang mau ke luar negeri dengan pertimbangan tertentu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI