Kejagung Belum Terima Salinan Putusan Yayasan Supersemar

Suara.com - Kejaksaan Agung menyatakan sampai sekarang belum menerima secara resmi salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) Yayasan Supersemar yang mengharuskan membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun.

"Belum ada laporan. Pada Jumat lalukan JPN (Jaksa Pengacara Negara) ke MA itu memperoleh salinan tapi belum ditandatangani, artinya masih di sana. Sampai sekarang JPN belum menerima," kata�Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan jika pengadilan negeri sudah menerima tentunya akan menyampaikan ke Kejagung.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo berharap secepatnya eksekusi putusan PK Yayasan Supersemar yang mengharuskan sekitar Rp4,4 triliun ke kas negara.

"Lebih bagus dilaksanakan secepatnya," katanya di Jakarta, Jumat.

Namun, kata dia, persoalannya eksekusi itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"PN Jaksel sendiri belum menerima salinan putusannya. Tentunya kalau sudah ada, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi untuk mendapatkan pembayaran termasuk aset. Kita akan terus berkoordinasi," tegasnya.

Dalam PK yang dijatuhkan pada 8 Juli 2015 tersebut, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini.

Putusan diambil oleh ketua majelis Suwardi, Soltoni Mohdally dan Mahdi Sorinda yang mengabulkan PK yang diajukan Negara RI cq Presiden RI melawan mantan presiden Soeharto dan ahli warisnya sekaligus menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar.

Artinya PK tersebut memperbaiki kesalahan pengetikan putusan pada 2010 yang dipimpin oleh Harifin Tumpa (saat itu menjabat sebagai ketua MA) dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dolar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dolar AS) dan Rp139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp185,918 miliar). Namun dalam putusannya MA tidak menuliskan Rp139,2 miliar, tapi Rp139,2 juta. [Antara]