Infografis
Suara.com - Hingga jam 16.11 WIB, ribuan guru honorer masih menguasai Jalan Asia-Afrika, sekitar Hotel Mulia, Jakarta. Praktis semua pengguna kendaraan tidak bisa melewati jalur tersebut dan dialihkan polisi lalu lintas ke jalur lain.
Saat ini, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian berada di lokasi untuk memantau situasi.
Tito mengatakan Jalan Asia-Afrika tidak bisa dilewati kendaraan sejak pukul 15.00 WIB tadi.
"Untuk sementara, para pengendara motor maupun mobil dialihkan ke arah Palmerah," kata Tito di depan Stadion Gelora Bung Karno.
Tito mengingatkan unjuk rasa harus selesai jam 18.00 Wib. Hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang.
"Kita akan mengadakan negosiasi nanti, untuk supaya mereka masuk ke dalam Senayan, karena mobil mereka, kan parkirnya di dalam Senayan," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo mengatakan polisi akan terus bernegosiasi dengan para demonstran agar jangan menduduki jalan raya dan pindah ke dalam Senayan.
"Ya kita akan bernegosiasi lagi, sampai mereka mau membubarkan massanya dan masuk ke dalam Senayan," kata Hendro.
Hendro menjelaskan ribuan guru konsentrasi di Jalan Asia-Afrika untuk menunggu hasil pertemuan perwakilan guru dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Keuangan, dan Kepala BKN.
"Mereka karena masih nunggu hasil rapatnya nanti bagaimana," ujarnya.
Tito berharap para guru honorer segera meninggalkan lokasi agar pengguna kendaraan bisa lewat Jalan Asia-Afrika.
"Mereka pasti kan ngerti hukum, karena mereka kan guru, jadi pada intelektual semua," ujarnya.
Sampai negosiasi dengan para guru berhasil, untuk sementara para pengendara diimbau melewati jalur alternatif.
Sebelum aksi di sekitar Senayan, para guru honorer demonstrasi di di depan gedung DPR/MPR.
Mereka menyampaikan sembilan tuntutan. Pertama, meminta pemerintah mengakomodir seluruh tenaga honorer K.II yang bekerja di instansi pemerintahan dan tidak memilah-milah mereka bekerja dan mengabdikan dirinya.
Kedua, pemerintah diminta mempermudah bagi mereka untuk menjadi PNS, kalaupun harus melalui tes tertulis. Seperti veteran perang dalam pembebasan di perbatasan Malaysia, mereka bisa dapat pensiun, juga seperti sekretaris desa bisa jadi PNS, meskipun hanya tamatan SD.
Ketiga, aktualisasi data sebagai pemetaan formasi kebutuhan pegawai yang ada utamanya di lingkungan K.II.
Keempat, Presiden dengan pemikiran akurat, bersusah payah menetapkan dan memilih tim baik di kementerian, birokrat, dan wakil rakyat bekerjasama dalam menyampaikan kebijakan keberadaan tenaga honorer K.II.
Kelima, kesejahteraan para tenaga honorer K.II yang hanya menerima gaji dari dana BOS sebesar Rp450 ribu perbulan yang jauh di bawah standar UMK.
Keenam, aplikasi dari UU Nomor 14 Tahun 2005. Dalam mengaktualisasikan pendidikan dan menjamin kesejahteraan pendidikan sangat diharapkan.
Ketujuh, negara mestinya bersyukur dengan keberadaan tenaga honorer K.II.
Kedelapan, lulusan tes CPNS (9/2013). SK yang mesti sudah diterima, sampai sekarang belum juga diterima, padahal keberadaan guru honorer sesuai dengan ketentuan PP. Nomor 56 Tahun 2012.
Kesembilan, tenaga honorer K.II belum menerima perubahan, baik kesejahteraan maupun status kepegawaian, dari mulai bekerja sampai saat ini.
Aksi damai guru honorer akan berlangsung selama dua hari, hari ini dan besok, Rabu (16/9/2015).
"Masih banyak lagi yang lainnya yang bakal turun aksi," kata Koordinator Forum Honorer Indonesia Kabupaten Bandung, Amhad Lutfi. (Nur Habibie)
