Suara.com - Eskalasi politik dua tahun menjelang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai menghangat.
Sejumlah nama tokoh sudah disebut-sebut bakal maju, seperti pengusaha yang juga kader Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Triwisaksana kader PKS.
Termasuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ahok didukung masyarakat agar maju dari jalur non partai atau independen agar dia bebas dari rongrongan partai.
Komunitas resmi pendukung Ahok, Teman Ahok, saat ini tengah menggalang dukungan dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan pengisian formulir agar Ahok bisa maju lewat jalur independen.
Tak hanya komunitas Teman Ahok sebenarnya yang menggalang dukungan, banyak kelompok masyarakat yang ikut mendukungnya.
Bagi Ahok, tak ada salahnya anggota masyarakat dari kalangan manapun, termasuk istri anggota Polri dan TNI, mendukungnya dengan cara mengumpulkan fotokopi KTP.
"Sekarang boleh nggak istri TNI, istri Polri ngumpulin KTP buat Teman Ahok? boleh. Supir taksi boleh nggak kalau dia mau kumpulin KTP buat Ahok? ya boleh dong, kan semua orang punya hak," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Yang tidak boleh dilakukan, kata Ahok, apabila ada yang memaksa memaksa orang lain agar memilihnya menjadi gubernur lagi untuk periode 2017-2022.
"Yang nggak boleh saya maksa orang kumpulin KTP buat saya," kata Ahok.
Mengenai kecurigaan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Syahrial mengenai adanya upaya mengumpulkan fotokopi KTP para driver Gojek untuk mendukung Ahok, Ahok mengaku tak tahu apa sesungguhnya maksud dari pernyataan Syahrial.
Ahok mengatakan tidak akan melaporkan Syahrial ke polisi.
"Ngapain (laporin). Itu orang yang nggak ngerti aja, orang sekarang isi formulir dukung independen susah lho, formulirnya begitu banyak harus diisi dengan tandatangan basah, bukan kayak 2012," kata Ahok.
