Suara.com - Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Surakarta mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungannya memiliki kartu pegawai elektronik atau KPE. Kartu ini bisa digunakan untuk menarik uang di ATM.
"KPE selain sebagai kartu identitas diri. KPE juga akan digunakan sebagai anjungan tunai mandiri (ATM)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta Hari Prihanto kepada wartawan di Solo, Selasa (22/9/2015).
Penerbitan KPE didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2008 tentang KPE. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. KPE ini berisi data diri masing-masing PNS yang terekam di komputer layaknya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Sementara itu, suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan PNS atau penerima pensiun akan menerima KPE tambahan yang diterbitkan sebagai kartu identitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian KPE bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada PNS dan penerima pensiun PNS dan keluarganya.
PNS yang menggunakan KPE dapat mengakses sejumlah layanan seperti pengambilan gaji, asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya. Hari mengakui sementara ini penggunaan KPE belum maksimal, namun ke depan akan dimaksimalkan, agar bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.
Pemkot kini juga tengah menggagas KPE bisa digunakan sebagai presensi atau kehadiran PNS. KPE terintegrasi langsung dengan mesin presensi yang ada. Selama ini presensi PNS baru sebatas menggunakan sidik jari. Sementara untuk bisa digunakan sebagai kartu ATM, ini baru tahap rencana.
"Sejumlah alat yang mirip mesin ATM bantaun Pemprov Jawa Tengah juga rusak tak terpakai. Jadi kalau memang akan memaksimalkan KPE ini ya butuh perbaikan semuanya," katanya.
Saat ini masih ada ratusan PNS belum memiliki KPE. Terutama pegawai yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 yang diangkat menjadi CPNS pada 2013 lalu. (Antara)
