Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menyarankan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan penilaian terhadap cara memimpin Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang seringkali merotasi jabatan di pemerintah daerah. Menurut dia hal tersebut berkorelasi dengan perekonomian.
"Saya saran Menpan dan RB (Yuddy) memberi rekomendasi terkait gaya Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur PNS DKI Jakarta," kata Sani, Senin (28/9/2015).
Anggota DPRD dari Fraksi PKS menambahkan penilaian Menteri Yuddy nanti akan menunjukkan apakah gaya kepemimpinan Ahok sudah tepat atau belum tepat.
"Kalau reformasi birokrasi malah menghalangi penyerapan APBD dan mengakibatkan pelambatan ekonomi, apa manfaatnya?" kata Sani.
"Jadi saya sarankan penilaian oleh Menpan saja karena ini Ibu Kota," Sani menambahkan.
Sani mengatakan pelambatan ekonomi saat ini diakibatkan dua hal, yakni lemahnya mata uang rupiah atas dolar dan penyerapan APBN dan APBD yang lambat. Ibu Kota Jakarta, kata Sani, seharusnya membantu memperkuat perekonomian agar tidak semakin lemah. Caranya, kata dia, dengan meningkatkan penyerapan APBD.
Menurut Sani ada kaitan antara penyerapan APBD dengan seringnya ada kebijakan rotasi jabatan yang dilakukan Ahok.
"Kalau PNS DKI punya motivasi tinggi dan tidak terganggu karena pergeseran yang terlalu cepat, maka proses tender anggaran bisa cepat dilakukan dan pembangunan berjalan. Efeknya, daya beli masyarakat tumbuh. Ujungnya ekonomi meningkat," kata Sani.
