Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Pemerintah masih merumuskan mekanisme rekonsiliasi dengan keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu seperti tragedi G30S tahun 1965. Namun Presiden Joko Widodo tak ada fikiran untuk meminta maaf kepada keluarga korban.
"Kami masih bicarakan bentuknya bagaimana? Tetapi tadi seperti dikatakan Presiden tidak ada pikiran untuk minta maaf. Saya sudah berkali-kali katakan, kita harus menatap ke depan, jangan melihat ke belakang lagi," kata Luhut di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015).
Sampai sekarang pemerintah pun belum membentuk tim rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut Luhut, itu masih sebatas rancangan.
"Kami belum bicara sampai ke sana, kami lagi mencari format agar tidak menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.
Sementara itu dalam rangka hari Kesaktian Pancasila ini Presiden Joko Widodo akan mengundang tiga pensiunan prajurit TNI yang ikut mengangkat jenazah pahlawan revolusi 1945 untuk datang ke Istana Negara. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghormatan Pemerintah untuk mengingat jasa-jasa para pendahulu yang berjuang dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.
"Tadi Presiden mengundang tiga prajurit yang mengangkat jenazah pahlawan revolusi untuk bertemu di istana. Saya kira itu salah satu apresiasi Peesiden, karena tinggal tiga orang ini yang masih hidup dari semua yang terlibat pengangkatan jenazah pahlawan revolusi," terangnya.
Sebagai jenderal purnawirawan TNI, Luhut merasa terharu atas sikap Jokowi tersebut.
"Saya sebagai tentara sangat tersentuh juga. Karena Presiden punya ide sampai meminta saya untuk mengatur ke tiga prajurit Marinir (TNI AL) tadi, dan mungkin beberapa prajurit Kopassus yang masih hidup untuk bertemu dengan Presiden di Istana," ujar Luhut.
