Pimpinan DPR: Ada Upaya Pemerintah untuk Diam-diam Memaafkan PKI

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan jika ada seorang pemimpin yang jujur, tulus, dan besar jiwanya dan yang bisa memberikan semacam ketenangan kepada masyarakat untuk rekonsiliasi secara masif sekali dan seterusnya itu maka apa pun bisa terjadi.

"Tapi ini belum punya pemimpin yang seperti itu, ini masih upaya-upaya partisan," kata Fahri, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).

Menurutnya jika memang negara dituntut meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), itu hanyalah upaya partisan, karena ini hanyalah sepotong-sepotong.

"Ini bukan pikiran negarawan, tapi ini upaya partisan, karena ini hanya sepotong-sepotong bukan rekonsiliasi secara umum," ujarnya.

Fahri juga menegaskan masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan secara sepotong-sepotong, akan tetapi harus diselesaikan secara menyeluruh.

"Jangan hanya peristiwa 65 diangkat, terus Priuk, Semanggi, dan lainnya ga diangkat itu nggak bisa, kita harus selesaikan semua mana yang dianggap masalah, kita harus selesaikan semua, kenapa pkinya begitu," katanya.

Sementara itu, lanjut Fahri, harus ada pemikir yang bisa mengajak masyarakat kepada rekonsiliasi secara total, karena ini tidak ada narasinya.

"Pemerintah kita sekarang nggak punya narasi komprehensif tentang rekonsiliasi," ujarnya.

Namun, dirinya menanggap kalau pemerintah tidak mempunyai masalah, dan ada upaya pemerintah untuk memaafkan PKI secara diam-diam.

"Jangan-jangan pemerintah menganggap tidak ada masalah. Tapi kok ada upaya diem-diem memaafkan PKI. Nggak boleh gitu dong, masalah bangsa ini harus selesai total secara menyeluruh jangan sepotong-sepotong," tutupnya.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak berencana menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan PKI selaku partai terlarang yang menjadi korban dalam G30S tahun 1965. [Nur Habibie]