Suara.com - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai rencana pembangunan lembaga permasyarakatan khusus kasus narkoba.
"Itu dari (keputusan) menkumham tempatnya di mana, pulau terluar di mana saja, terserah. Kalau mau di daerah Papua boleh, mau di mana boleh," kata Budi Waseso di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/10/2015).
Lapas khusus pengguna narkoba merupakan usulan Budi Waseso.
"Kalau kita bicara lembaga pemasyarakatan kita tidak akan cukup. Tapi kan harus lakukan langkah itu dalam rangka pembinaan. Terus penegakan hukum. Itu harus. Sehingga kita harus melakukan upaya-upaya itu. Satu-satunya mungkin dengan keterbatasan anggaran negara ya kita lakukan di pulau," kata dia.
Budi Waseso mengatakan pemerintah harus memiliki terobosan untuk meminimalisir peredaran narkoba yang saat ini sudah menjalar ke anak-anak muda.
Lapas khusus narkoba di pulau terpencil, menurutnya, bisa menjadi terobosan sekaligus memberikan efek jera bagi pengguna dan pengedar.
"Jadi kalau pulau terluar itu, jauh dari mana-mana. Kalau dia berenang pasti habis dia dimakan ikan hiu. Kalau sudah normal, kita kembalikan lagi ke masyarakat," katanya.
"Itu kan terobosan, terserah nanti pemerintah, terutama menkumham ya. Kalau kita kan memberikan ide-ide, masukan-masukan dari evaluasi apa yang sudah berjalan, efektif atau tidak, dampaknya positif atau tidak ya itu yang kita evaluasi," tambahnya.
