Aksi Kekerasan Meningkat, Warga Israel Ramai-ramai Beli Senjata

Suara.com - Situasi mencekam masih meliputi kawasan Yerusalem Timur, khususnya di permukiman Jabel Mukaber, tempat terjadinya serangkaian aksi kekerasan yang menewaskan lima warga Palestina. Meningkatnya frekuensi insiden berdarah berdampak pula pada meningkatnya pengajuan izin kepemilikan senjata dari warga Israel.

Reuters melansir, selain mengajukan izin untuk memiliki senjata, makin banyak juga warga sipil Israel yang mengikuti kelas latihan menembak. Mereka ingin melindungi diri dari aksi penikaman yang sewaktu-waktu bisa menimpa mereka.

Beberapa toko senjata api di Kota Tel Aviv juga belakangan makin ramai pengunjung. Sebagian yang datang ingin membeli senjata, sementara sebagian lainnya ingin memperpanjang izin kepemilikan senjata mereka.

Aksi penikaman hampir terjadi setiap hari di Israel. Seperti dikutip dari Independent, di Jabel Mukaber, aksi penikaman terjadi lebih sering daripada di tempat lain.

Lima warga Palestina asal Jabel Mukaber yang tewas, diklaim polisi Israel sebagai pelaku penikaman bersenjata pisau. Salah satunya adalah Mutaz Aweisat, seorang remaja berusia 16 tahun yang ditembak mati oleh polisi Israel di Armon Hanatziv, permukiman warga Yahudi dekat Jabel Mukaber.

Polisi mengatakan, Mutaz kedapatan sedang menghunus pisau dan mencoba menikam seorang penjaga perbatasan. Namun, sejumlah media Palestina memberitakan sebaliknya. Mutaz hanya membawa buku-buku pelajaran, bukan pisau.

Hal-hal seperti, ditambah pemberitaan tajam dari media Palestina, dipandang sebagai pemicu kemarahan warga Palestina. Selain itu, Facebook, juga menjadi salah satu media sosial yang paling cepat membawa kabar ke seluruh kawasan tersebut. Salah satunya adalah laman Facebook milik Kantor Berita Shehab dari Gaza yang membahas tewasnya lima warga Palestina pada hari Sabtu akhir pekan lalu.

Otoritas Israel, sejak Minggu (18/10/2015) mulai mendirikan sebuah tembok untuk memisahkan kawasan Jabel Mukaber dari permukiman warga Yahudi Armon Hanatziv. Namun, kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan pekerjaan tersebut karena mendapat desakan dari politisi partai yang ia ketuai, Partau Likud. Mereka tidak ingin disebut "membagi Yerusalem", meski pada kenyataannya, itulah yang sebenarnya terjadi.