Presiden Joko Widodo ternyata terus melakukan lobi kepada Partai Gerindra yang masih tetap menolak soal pengesahan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan jika Presiden Jokowi telah mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Panjaitan untuk menemui fraksi Partai Gerindra di DPR.
Menurutnya, pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan mengenai Pernyataan Modal Negara (PMN) yang menjadi terganjalnya pengesahan RAPBN 2016. "Ya ngobrol-ngobrol saja. Diutus Presiden untuk bicara, klarifikasi sejumlah hal," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Menurutnya, PMN seharusnya lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat langsung bukan untuk dialokasikan kepada BUMN. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI ini meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PMN. "Sampai kapan mau disusui oleh APBN. Padahal ada kepemilikan asing, kok enak sekali, miilik asing disuntik dari anggaran BUMN, kasihan rakyat," kata dia.
"Apakah BUMN sekarang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Pengesahan RAPBN 2016 yang dibahas dalam sidang paripurna hari ini berlangsung alot. Dimana masih ada tarik-menarik dari salah satu fraks yakni, Gerindra yang menolak pengesahan RAPBN 2016. Sidang pun ditunda sementara waktu atau diskor.
