Komisi VI Heran Soal PMN Kembali Diributkan

Suara.com - Wakil Ketua Umum Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi mengaku heran dalam sidang paripurna yang membahas tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, masih saja ada fraksi yang menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terdapat dalam RAPBN 2016.

Selain itu, pihaknya juga menyesalkan masih ada fraksi yang menolak PMN tersebut. "Saya bingung, kenapa sampai di paripurna ini PMN kepada BUMN masih menjadi masalah. Kenapa maslaah yang dibahas hanya berputar soal ini," kata Farid saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Farid menjelaskan, padahal pada  rapat sebelumnya di komsi VI, seluruh fraksi sudah menyetujui adanya anggaran PMN tersebut. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap dari beberap fraksi yang masih saja menolak anggaran tersebut. "Sebelumnya kan sudah dilakukan rapat pembahasan, cuma dua fraksi yang setuju, kok jadi masalah sekarang. Kan dulu sudah ada kesimpulannya, kenapa jadi dipermasalahkan lagi," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan konsistensi para anggota DPR yang sudah menyetujui tetapi kemudian menjadi tidak setuju. "Ya ini bagaimana konsistensinya, dulu sudah setuju kok sekarang jadi menolak, ini ada apa sebenarnya," ungkapnya.

Seperti diketahui, sidang paripurna yang sudah berlangsung selama 9 jam ini, Fraksi Gerindra hingga saat ini masih tetap keukeuh menolak untuk mengesahkan RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran, Anggaran tersebut dinilai tidak pro rakyat. Wilgo Zainar anggota Banggar dari fraksi Gerindra menjelaskan penolakan tersebut berdasarkan PMN kepada BUMN sebesar Rp39 triliun. "Kita punya pandangan yang berbeda. Hari ini kita akan menyampaikan kepada pemerintah kalau kita menolak. Ngapain kita mendanai BUMN dari anggaran negara. Kan dana itu bisa dialihkan ke sektor lain," kata Wilgo saat ditemui usai rapat kerja dengan pemerintah di gedung DPR RI, Kamis (29/10/2015).

Selain itu, Wilgo juga menilai bahwa empat materi panja yang akan dibahas dengan pemerintah belum sesuai dan tidak pro rakyat. "Empat materi itu kami belum setuju, karena belum pas dan kalau dilihat belum pro rakyat. Kan dana-dana tersebut bisa di alihkan untuk dana desa," tegasnya.

Ia pun mengakui bahwa, fraksi Gerindra kalah suara dengan sembilan fraksi lainnya yang sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah. Tapi hal tersebut, tidak akan mengubah keputusan fraksi Gerindra.

Bahkan, lanjut dia, dengan adanya kejadian ini, jika nantinya ada masalah dengan RAPBN 2016, fraksi Gerindra tidak akan bertenggungjawab. "Silahkan kalau mau disetujui. Tapi ini jadi catatan kedepannya, kalau ada masalah kami tidak akan bertanggungjawab dengan APBN 2016," tegasnya.