Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyoal kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk itu, Luhut siang tadi telah meminta penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Cuma (ngobrol sesama) teman. Ya dia tanya aja kasus, salah satunya Sumber Waras. Dia tanya kenapa bisa kejadian seperti itu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Kepada Luhut, Ahok menjelaskan bahwa Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Efdinal, cenderung tendensius dalam mengaudit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Pasalnya Ahok merasa tidak pernah dimintai keterangan perihal pembelian lahan rumah sakit kanker itu.
"Saya laporkan saja bahwa ini tendesius (kepala BPK DKI). Beliau (Luhut) kenal betul dengan saya, dia bilang 'saya juga nggak percaya masa kamu mau main duit segitu'," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan memastikan siap memberikan keterangan dengan lengkap kepada lembaga hukum maupun pihak terkait yang membutuhkan keterangannya.
"Saya bilang tadi kita akan kasih laporan lengkap saja," jelas Ahok.
Sebelumnya, Ahok juga telah dilaporkan ke KPK oleh pengamat bernama Amir Hamzah terkait dugaan penyimpangan dalam jual beli tanah RS Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Pada waktu itu, Amir menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.
Dalam kasus ini, Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras yang dibentuk DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015) juga telah menyerahkan hasil kerja Pansus kepada lembaga antirasuah tersebut. Mereka berharap, KPK mendalami kasus dugaan korupsi dalam pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
