Suara.com - Human Rights Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional di Asia membongkar sebuah proposal dari Junta Militer Myanmar sebagai alat negosiasi. Proposal itu berisi perjanjian 'barter kekuasaan' dengan pemerintah baru di bawah pimpinan partai pemenang pemilu langsung di sana.
Direktur LSM itu, Brad Adams menjelaska jika dalam proposal itu, Junta Militer meminta untuk tidak dituntut jika ada yang mempermasalahkan tindakan melanggar HAM. Junta menyebut itu dengan bahasa 'diberikan impunitas'.
Jika syarat itu disetujui, maka transisi kekuasaan dari militer ke sipil akan berlangsung 'lancar'. Dalam proposal itu pembebasan penuntutan diberikan untuk kepentingan keamanan nasional.
"Sebuah klausul kekebalan dalam konstitusi baru akan memungkinkan militer untuk melakukan pelanggaran tanpa takut penuntutan," kata Brad Adams.
"Mengingat catatan panjang militer pelanggaran hak asasi manusia, ini secara efektif akan memberikan tentara lisensi untuk membunuh."
Sebelumnya, Junta mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer Mei 2014. Sebuah komite ditunjuk untuk merancang konstitusi.
Tapi rancangan itu ditolak pada bulan September karena poin yang diperdebatkan termasuk proposal untuk komite reformasi nasional didominasi oleh militer yang memungkinkan pasukan keamanan untuk campur tangan dalam krisis politik. (Reuters)
TERPOPULER
