Suara.com - Tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menggelar pertemuan dengan Presiden Myanmar Thein Sein, hari Rabu (2/12/2015) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Aung, yang memimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilu bulan November, mendiskusikan transfer kekuasaan dengan Presiden Thein.
Pertemuan digelar tertutup selama 45 menit di kediaman Presiden Thein di Naypyitaw. Menurut juru bicara kepresidenan merangkap menteri penerangan Myanmar, Ye Htut, keduanya fokus membicarakan transfer kekuasaan.
"Mereka lebih banyak fokus untuk memastikan agar serah terima tanggung jawab negara kepada pemerintahan selanjutnya berlangsung mulus dan damai... untuk bekerja sama secara bilateral sehingga tidak ada kekhawatiran dari rakyat," kata Ye Htut.
Satu-satunya ganjalan dalam perjalanan Suu Kyi membentuk pemerintahan baru adalah adanya konstitusi lawas bentukan militer. Menurut konstitusi, militer dan partai berkuasa harus berbagi kekuasaan, di mana militer harus menduduki seperempat kursi di majelis tinggi maupun majelis rendah.
Selain itu, ada pula konstitusi bentukan militer yang melarang presiden Myanmar untuk memiliki suami atau anak berkewarganegaraan asing. Mendiang suami Suu Kyi merupakan warga negara asing, demikian pula dengan dua anaknya. Dengan demikian, Suu Kyi harus mengupayakan amandemen terhadap konstitusi agar bisa maju sebagai presiden Myanmar.
Namun, menurut Ye Htut, Suu Kyi dan Thein Sein tidak membicarakan soal amandemen konstitusi tersebut. Parlemen baru yang terbentuk yang akan diserahi tanggung jawab tersebut.
Selain Presiden Thein, Suu Kyi juga dijadwalkan bertemu dengan Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Rabu sore. Pertemuan ini terbilang historik lantaran Suu Kyi amat berseberangan dengan sang panglima militer. Aung Hlaing, yang berkuasa atas empat kementerian strategis di kabinet Myanmar, memiliki hak veto atas draf amandemen konstitusi. Beberapa waktu lalu, Suu Kyi pernah mengeluarkan pernyataan keras soal posisi Aung Hlaing.
"Ia tidak dipilih oleh rakyat, lalu mengapa ia punya hak untuk mengambil keputusan?" kata Suu Kyi kala itu. (Reuters)
TERPOPULER
