Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Menghadapi Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan Bahaya Terorisme di Ibu kKta Negara DKI Jakarta di Hotel Royal Kuningan, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2015).
Anggota DPD RI senator DKI Jakarta Andi Mappetahang Fatwa yang membuka acara tersebut mengatakan masalah terorisme dan isu SARA di Jakarta harus benar-benar dijadikan perhatian serius oleh semua pihak.
"Kami memandang perlu untuk mengangkat isu ini terlebih jika kita melihat posisi strategis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dengan segala potensi konflik yang dimilikinya," kata Andi.
Untuk itu, menurutnya, keamanan di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar masalah terorisme dan isu SARA tak mengusik stabilitas keamanan dan politik di pemerintahan.
"DKI Jakarta merupakan daerah sentral politik nasional yang memerlukan kondisi yang aman dan kondusif. Keamanan menjadi faktor terpenting dalam menjaga keutuhan dan kedamaian Ibu Kota negara ini," katanya.
"Kami berpandangan pemerintah provinisi perlu dibantu oleh seluruh elemen masyarakat termasuk aparat keamanan untuk dapat menjaga perdamaian dan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat," tambahnya.
Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat yakni Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, perwakilan dari Polda Metro Jaya dan perwakilan TNI. Selain itu, beberapa perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga tampak hadir.