DPD Minta Pemerintah Segera Hilangkan Monopoli PLN

Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan mendorong pemerintah untuk melakukan audit, bahkan merevitalisasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Pemerintah perlu mengaudit PLN. Khawatirnya, karena monopoli, kinerja PLN kurang efisien," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman di Medan, Sabtu (7/11/2015), usai meresmikan sekretariat DPD RI di Provinsi Sumut.

Menurut dia, sebagai BUMN yang memonopoli pengelola ketenagalistrikan di Tanah Air, sangat wajar pemerintah untuk mengaudit dan merevitalisasi PLN.

Bahkan jika perlu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan monopoli PLN dan memberikan kesempatan swasta untuk mengelola ketenagalistrikan.

Dengan menghilangkan monopoli PLN, BUMN itu akan memiliki semangat untuk bersaing dan memudahkan masyarakat untuk menikmati pasokan energi listrik dari pihak lain.

Mungkin pemerintah perlu mengambil pelajaran dari pengalaman jasa telekomunikasi ketika masih dimonopoli PT Telkom.

Dengan monopoli yang ada, masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan akses komunikasi karena sulit mendapatkan sambungan dari Telkom.

Setelah dilakukan deregulasi terhadap sektor komunikasi dengan menghilangkan monopoli Telkom, masyarakat dengan mudah mendapatkan akses seperti yang dialami sekarang ini.

Pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dalam sektor transportasi udara dengan menghilangkan hak monopoli Garuda Indonesia.

"Setelah swasta berperan, masyarakat mendapatkan banyak kemudahan. Garuda juga tetap eksis," katanya.

Ia mengatakan, jika dilihat secara mendalam atas kondisi yang ada, sangat wajar jika pemerintah melakukan audit dan menghilangkan hak monopoli PLN dalam mengelola ketenagalistrikan nasional.

Selain pelayanan yang buruk karena sering "byarpet", harga jual energi yang ditetapkan PLN juga sangat mahal, malah salah satu termahal di Asia Tenggara.

"Selain kualitasnya kurang baik, harganya juga mahal. jadi, apa yang perlu dipertahankan dari monopoli PLN. Diswastakan saja seperti sektor telekomunikasi," ujar Irman Gusman didampingi Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi. (Antara)