Suara.com - Sebanyak 2.000 ulama yang mengikuti wisuda pendidikan kader ulama (PKU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan diri siap mendukung pemerintah daerah dalam penanggulangan radikalisme dan aksi terorisme yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Para ulama mendukung pemerintah untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme di dalam wadah NKRI," kata Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Mukri Aji, dalam acara Wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) di Cibinong, Senin (28/12/2015).
Ia mengatakan, dalam pelantikan pengurus MUI se-Kabupaten Bogor, para ulama telah mengeluarkan lima kesepakatan yang diserahkan kepada Bupati Bogor, Nurhayanti. Dukungan terhadap penanggulangan radikalisme menjadi poin pertama kesepakatan yang telah dihasilkan.
"Poin berikutnya mendesak pemerintah untuk memanfaatkan tanah dan aset daerah untuk kesejahteraan umat dan bangsa serta menggerakkan ekonomi syariah di Bumi Tegar Beriman," katanya.
Kesepakatan ketiga, lanjut dia, para ulama menolak dengan keras prostitusi "online" yang mempertontonkan pornografi maupun porno aksi di wilayah Kabupaten Bogor dengan mendesak pemerintah untuk memberantasnya.
"Jalankan lagi program nobat (nongol babat) yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberantas praktik asusila ini," katanya.
Pada kesepakatan keempat, ulama mendesak pemerintah untuk memfasilitasi dan mengalokasikan dana hibah secara khusus kepada lembaga pendidikan agama dan keagamaan seperti organisasi Islam, taman pendidikan Alquran, majelis ta'lim, madrasah diniyah, dan pondok pesantren.
"Poin kelima, ulama menyatakan siap mengawali pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia," kata Mukri.
Bupati Bogor, Nuhayanti, mengatakan, hasil kesepakatan yang dihasilkan para ulama akan memperkuat sektor di pemerintah daerah guna mendukung Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.
"Kabupaten Bogor memang membutuhkan masukan yang positif dari seluruh elemen termasuk para kader ulama, yang merupakan suara dari masyarakat," katanya.
Menurut Nurhayanti, suara ulama merupakan suara masyarakat Kabupaten Bogor, pemerintah daerah berupaya untuk menjalankan apa yang telah disepakati oleh para ulama yang tertuang dalam lima kesepakatan tersebut.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menjalankan program yang diinginkan para ulama seperti memenuhi pembangunan masjid raya di setiap kecamatan, terus melakukan program Nobat yang dilakukan oleh OPD terkait.
"Selain itu pemerintah juga akan terus meningkatkan kesejahteraan sosial," katanya.
Kepada kader ulama yang diwisuda, Nurhayanti berpesan agar dapat berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam dengan baik, benar dan tepat sasaran serta mampu memberikan saran yang baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
"Tanamkan nilai-nila agama pada masyarakat, yang terpenting bagi program pendidikan kader ulama adalah dapat menyebarkan kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan yang membawa pada tegaknya nilai kesalehan sosial di tengah masyarakat," katanya. (Antara)
TERPOPULER
