Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, tidak peduli wacana perombakan Kabinet Kerja jilid II. Dia memilih fokus pada penyelesaian masalah internal partainya yang sampai sekarang tak kelar-kelar.
"Kalau itu kita ngurusin PPP dulu deh daripada ngurusin reshuffle. PPP nggak ada urusannya dengan reshuffle," kata Romahurmuziy usai memenuhi undangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menerima pencabutan Surat Keputusan Kemenkumham terhadap kepengurusan PPP hasil Munas Surabaya di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Romahurmuziy menegaskan tidak akan membuat manuver apapun sebelum masalah partainya tuntas.
Dia berharap setelah pembatalan SK Kemenkumham dan pemberlakuan kembali SK kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung, Jawa Barat, masalah partainya tuntas.
"Lebih baik kita urus partai ini supaya rekonsiliasi untuk selesaikan sengkarut yang belakangan ini terjadi," kata Romahurmuziy.
Awalnya, Yasonna mengeluarkan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dan tidak menerima kepengurusan hasil Muktamar di Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.
Djan Faridz kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hasilnya meminta Menkumham membatalkan SK kepengurusan kubu Romahurmuziy.
Dengan demikian, SK kepengurusan PPP akan kembali ke Muktamar VII yang dilaksanakan di Bandung atau yang dipimpin Suryadharma Ali.
Suryadharma sendiri sekarang terjerat kasus korupsi dana haji. Karena terjerat kasus hukum, yang berhak memimpin PPP adalah wakil ketua umum yakni Lukman Hakim Saifuddin yang saat ini menjabat Menteri Agama.
"Kalau itu kita ngurusin PPP dulu deh daripada ngurusin reshuffle. PPP nggak ada urusannya dengan reshuffle," kata Romahurmuziy usai memenuhi undangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menerima pencabutan Surat Keputusan Kemenkumham terhadap kepengurusan PPP hasil Munas Surabaya di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Romahurmuziy menegaskan tidak akan membuat manuver apapun sebelum masalah partainya tuntas.
Dia berharap setelah pembatalan SK Kemenkumham dan pemberlakuan kembali SK kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung, Jawa Barat, masalah partainya tuntas.
"Lebih baik kita urus partai ini supaya rekonsiliasi untuk selesaikan sengkarut yang belakangan ini terjadi," kata Romahurmuziy.
Awalnya, Yasonna mengeluarkan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dan tidak menerima kepengurusan hasil Muktamar di Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.
Djan Faridz kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hasilnya meminta Menkumham membatalkan SK kepengurusan kubu Romahurmuziy.
Dengan demikian, SK kepengurusan PPP akan kembali ke Muktamar VII yang dilaksanakan di Bandung atau yang dipimpin Suryadharma Ali.
Suryadharma sendiri sekarang terjerat kasus korupsi dana haji. Karena terjerat kasus hukum, yang berhak memimpin PPP adalah wakil ketua umum yakni Lukman Hakim Saifuddin yang saat ini menjabat Menteri Agama.
