Suara.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 milik Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo. Ini pengeboran kedua pascapenyemburan sumur gas.
"Saya kirim surat hari ini kepada Menteri ESDM agar diselesaikan masalah sosialnya dan juga diumumkan tentang keamanannya," kata Soekarwo yang hadir pada konferensi wilayah Muslimat NU Jawa Timur, di Malang, Jumat (8/1/2016).
Jika sudah ada titik temu terkait penyelesaian masalah sosial yang terjadi pada tanah warga yang sebelumnya hilang akibat lumpur Lapindo dan keamanan pengeboran lanjutan ini, baru dibicarakan lagi lebih lanjut.
"Tapi sebelum ada titik temu saya minta dihentikan dulu," tambah pria yang akrab disapa Pakde Karwo.
Sedikitnya ada 500 personel Polres Sidoarjo dan Polda Jatim dibantu sejumlah anggota TNI mengamankan pelaksanaan pengeboran sumur gas milik Lapindo pada Rabu (6/1). Pengamanan ketat diberlakukan menyusul adanya sekelompok warga yang menolak pengeboran sumur gas tersebut.
Upaya pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini diawali dengan "Drill Site Preparation" (DSP) atau pengurukan dan pemadatan tanah di sekitar titik sumur untuk selanjutnya dilakukan pengeboran sumur gas yang baru.
Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012. Namun, kegiatan pengeboran tak kunjung bisa dilakukan karena ada penolakan sekelompok warga dari Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri. Warga mengaku trauma dengan peristiwa lumpur panas sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang menenggelamkan ribuan rumah, sarana dan prasarana umum serta sejumlah infrastruktur.
Pengeboran gas Lapindo Brantas ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo karena program pemerintah "City Gas" atau gas untuk rumah tangga akan dipasok dari pengeboran sumur Lapindo ini. (Antara)
