Politisi PAN: Presiden Harus Punya Seni Mengendalikan Parpol

Arsito Hidayatullah, Bagus Santosa

Rabu, 13 Januari 2016 | 17:15 WIB
Politisi PAN: Presiden Harus Punya Seni Mengendalikan Parpol
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai bertemu di Istana Bogor, awal 2015 lalu. (Antara)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya mulai berusaha kembali merangkul semua partai‎ politik. Terakhir, dua kubu PPP, baik Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, diketahui diajak bertemu oleh Presiden Jokowi.

‎Menurut politisi PAN, Tjatur Sapto Edi, dalam pemerintahan yang menjalankan sistem presidensial, harus tetap dijaga adanya oposisi. Karena itu menurutnya, merangkul semua partai dan diajak bergabung bukanlah jalan keluar yang apik. Dia berpendapat, Presiden harus punya seni untuk menyeimbangkan ‎antara oposisi dan koalisinya.

"Politik itu, kalau (sistem) presidensial, kalau terlalu banyak di luar (pemerintahan), pemerintah tidak stabil. Kalau terlalu banyak di dalam, pemerintah jadi otoritarian. Maka keseimbangan inilah seni yang harus dimiliki Presiden," kata Tjatur, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

 
Menurut Tjatur, proses bergabungnya oposisi menjadi koalisi, atau partai di luar pemerintah berubah menjadi pendukung pemerintah, merupakan hal yang biasa dalam proses politik. Yang penting adalah bagaimana konsolidasi demokrasi bisa berhasil‎ dan semua partai menjadi agen demokrasi yang baik.

"Yang perlu kita tekankan adalah (bahwa) pemerintah ini berhasil mana kala konsolidasi demokrasi berhasil. Mana kala parpolnya sehat, mana kala parpolnya resolusi konfliknya jelas. Itu prestasi juga buat pemerintah dalam berkonsolidasi demokrasi," kata anggota Komisi III tersebut.

Tjatur sendiri menilai, saat ini konsolidasi demokrasi belumlah terbentuk. Hal itu terutama bila dilihat di internal kabinet Presiden Jokowi, karena menurutnya masih ada perbedaan antara menteri dan Presidennya.

"Menurut saya, ada kendala antara pembantu dengan top leader-nya. Saya apresiasi top leader-nya, sudah mulai turun untuk bisa membantu partai-partai yang ada konflik,‎ yang tidak maksimal dalam konsolidasi demokrasi. Itu bisa membuat resolusi, bisa menyatukan kembali. Kalau itu bisa dilakukan, leader-nya bagus. Tapi yang jelas, pembantunya ini tidak perform dalam hal mengelola konflik di dalam parpol," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Awalnya PAN Percaya Diri Masuk Kabinet, Sekarang "Cooling Down"

Awalnya PAN Percaya Diri Masuk Kabinet, Sekarang "Cooling Down"

News | Rabu, 13 Januari 2016 | 15:58 WIB

Istana Belum Konfirmasi, Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang

Istana Belum Konfirmasi, Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang

News | Minggu, 10 Januari 2016 | 20:07 WIB

Terkini

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:29 WIB

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:21 WIB

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:15 WIB

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:45 WIB

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:34 WIB

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24 WIB

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:45 WIB

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:15 WIB

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:00 WIB