Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya mulai berusaha kembali merangkul semua partai politik. Terakhir, dua kubu PPP, baik Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, diketahui diajak bertemu oleh Presiden Jokowi.
Menurut politisi PAN, Tjatur Sapto Edi, dalam pemerintahan yang menjalankan sistem presidensial, harus tetap dijaga adanya oposisi. Karena itu menurutnya, merangkul semua partai dan diajak bergabung bukanlah jalan keluar yang apik. Dia berpendapat, Presiden harus punya seni untuk menyeimbangkan antara oposisi dan koalisinya.
"Politik itu, kalau (sistem) presidensial, kalau terlalu banyak di luar (pemerintahan), pemerintah tidak stabil. Kalau terlalu banyak di dalam, pemerintah jadi otoritarian. Maka keseimbangan inilah seni yang harus dimiliki Presiden," kata Tjatur, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurut Tjatur, proses bergabungnya oposisi menjadi koalisi, atau partai di luar pemerintah berubah menjadi pendukung pemerintah, merupakan hal yang biasa dalam proses politik. Yang penting adalah bagaimana konsolidasi demokrasi bisa berhasil dan semua partai menjadi agen demokrasi yang baik.
"Yang perlu kita tekankan adalah (bahwa) pemerintah ini berhasil mana kala konsolidasi demokrasi berhasil. Mana kala parpolnya sehat, mana kala parpolnya resolusi konfliknya jelas. Itu prestasi juga buat pemerintah dalam berkonsolidasi demokrasi," kata anggota Komisi III tersebut.
Tjatur sendiri menilai, saat ini konsolidasi demokrasi belumlah terbentuk. Hal itu terutama bila dilihat di internal kabinet Presiden Jokowi, karena menurutnya masih ada perbedaan antara menteri dan Presidennya.
"Menurut saya, ada kendala antara pembantu dengan top leader-nya. Saya apresiasi top leader-nya, sudah mulai turun untuk bisa membantu partai-partai yang ada konflik, yang tidak maksimal dalam konsolidasi demokrasi. Itu bisa membuat resolusi, bisa menyatukan kembali. Kalau itu bisa dilakukan, leader-nya bagus. Tapi yang jelas, pembantunya ini tidak perform dalam hal mengelola konflik di dalam parpol," katanya.
