Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus indikasi praktik suap-menyuap dalam kaitan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, demikian dilaporkan Antara.
"Mencegah memang lebih bagus, kita menangkap sinyal-sinyal (peredaran uang) itu ada, bahkan kita menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa, tapi data intelijen tidak bisa di-share," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono mengusulkan agar pelaksanaan Munaslub dengan agenda pemilihan ketua umum dapat diawasi oleh KPK.
"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," kata Agung pada Selasa (26/1/2016).
Namun Saut yang juga mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara itu tidak mau membuka data yang dimiliki KPK mengenai potensi suap dalam munaslub.
"Kalau mau baik, mari bersaing dengan sehat, kalau tidak, kita tangkapi semua. Jadi tolong angka-angka yang beredar itu disetop. Kita tidak menuduh orang, karena KPK concern dengan pencegahan, ideologi, politik dan lain-lain," tegas Saut.
Saat ini sejumlah kader Golkar dinilai pantas maju sebagai kandidat Calon Ketua Umum, antara lain Ade Komarudin (50 tahun), Agus Gumiwang Kartasasmita (47 tahun), Airlangga Hartarto (53 tahun), Aziz Syamsudin (45 tahun), Indra Bambang Utoyo, Idrus Marham (53 tahun), dan Priyo Budi Santoso (49 tahun).
Beberapa di antara mereka seperti Ade Komarudin, Aziz Syamsudin dan Agus Gumiwang Kartasasmita adalah penyelenggara negara karena menjabat sebagai anggota DPR RI.
