Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan jangan ada lagi yang bermain proyek.
"Jangan ada yang main proyek karena KKP mesti memiliki akuntabilitas," kata Menteri Susi di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Dia mengemukakan, bila KKP memiliki akuntabilitas yang baik, maka KKP juga bisa menjadi contoh pelaksanaan tata kelola yang baik untuk kementerian yang lainnya.
Sebagaimana diwartakan, KKP diminta untuk tetap fokus dalam menyelamatkan sumber daya ikan terlebih karena beberapa negara dilaporkan mengalami penurunan hasil tangkapan ikan.
"Pencurian ikan akan terus menjadi persoalan Bangsa Indonesia karena banyak negara sudah kekurangan stok sumber daya ikan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Rabu (20/1).
Untuk itu, ujar dia, KKP mesti fokus terus-menerus menyelamatkan sumber daya ikan dalam negeri dari berbagai bentuk praktik pencurian ikan.
Sekjen Kiara mengingatkan bahwa saat ini penambahan armada kapal pengawas yaitu sebanyak 4-5 unit kapal sudah dibeli oleh pemerintah. "Tinggal dukungan anggarannya untuk meningkatkan hari pengawasan," katanya.
Ia mengatakan penambahan hari pengawasan penting terutama karena Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat ini sudah memiliki 12 kementerian/lembaga sebagai anggotanya.
Abdul Halim mengingatkan pula pentingnya sinergi secara kelembagaan guna mengawasi wilayah perairan Republik Indonesia dan juga lebih tegas dalam menindak pelaku pencuri ikan.
KKP tetap melakukan langkah-langkah kebijakan yang fokus kepada aspek kedaulatan termasuk mengatasi pencurian ikan, di samping aspek lainnya yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rilis KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (27/1/2016), struktur anggaran KKP dijalankan sesuai tiga pilar misi KKP, yaitu kedaulatan sebesar 18,19 persen dari keseluruhan anggaran, keberlanjutan dengan 67,58 persen, dan kesejahteraan sebesar 14,23 persen.
KKP juga telah menyiapkan anggaran belanja sebesar Rp13,8 triliun di tahun 2016 yang digunakan belanja untuk program dengan presentase sebesar 80 persen diperuntukan bagi masyarakat dan anggaran belanja untuk aparatur, yaitu sebesar 20 persen.
Dari pengelompokkan belanja program sesuai misi KKP tersebut, maka untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (yang digolongkan dalam misi kedaulatan KKP), dialokasikan hingga sebesar Rp1,67 triliun dari anggaran KKP di dalam APBN 2016. (Antara)
