Suara.com - Prancis mengancam akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat, jika Israel terus mempertahankan sikap kepala batu, menolak solusi dua negara yang ditawarkan negara-negara Barat.
Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, pada Jumat (29/1/2016), kembali memperingatkan Israel bahwa sikap keras kepalanya akan menutup peluang terwujudnya solusi dua negara dan akan menguntungkan kelompok teroris Negera Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Upaya terakhir untuk mendamaikan Israel dan Palestina, dengan memberikan solusi pendirian dua negara terpisah bagi keduanya, oleh Amerika Serikat rontok pada April 2014. Setelah itu, tak ada lagi perundingan serius antara Israel dan Palestina.
Pada 2015 Prancis juga gagal membujuk AS mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan parameter-parameter yang diperlukan dalam melanjutkan pembicaraan damai dan menetapkan tenggat waktu perundingan antara Israel dan Palestina.
Sementara itu keputusan Israel baru-baru ini untuk memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat - yang dikecam oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai langkah provokatif - dinilai Prancis sebagai sikap inkonsistensi Israel terhadap komitmen solusi dua negara.
"Kami tak bisa membiarkan solusi dua negara gagal. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai anggota Dewan Keamanan PBB," kata Fabius dalam pertemuan tahunan para diplomat asing di Paris, seperti dikutip Reuters.
Fabius mengatakan bahwa Paris, dalam beberapa pekan ke depan, akan mulai mempersiapkan konferensi internasional untuk mempertemukan pihak-pihak bertikai, para mitra utama mereka dari AS, Eropa, dan Arab. Ini akan menjadi upaya terakhir Prancis untuk menekan Israel dan Palestina.
Jika upaya ini gagal mencari solusi, kata Fabius, "maka kami harus bertanggung jawab dengan mengakui Palestina sebagai sebuah negara."
Seorang sumber dari Departemen Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa rencananya konferensi itu digelar sebelum musim panas dan tak akan membutuhkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB, karena pasti akan ditolak oleh AS, sekutu Israel.
Sebelumnya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah mengeritik inisiatif Prancis, yang dia sebut "kontraproduktif".
AS sendiri, yang geram dengan rencana pembangunan pemukiman Yahudi, tampaknya tak akan mendukung inisiatif Prancis. Presiden Barack Obama, yang akan lengser dalam 10 bulan mendatang, diyakini tak akan mengecewakan lobi Yahudi di Gedung Putih.
Janji Prancis ini disambut gembira oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
"Tak diragukan bahwa pengakuan Prancis atas Negara Palestina akan berkontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Abbas.
Palestina sendiri kini sudah diakui sebagai negara pemantau nonanggota di PBB, sama seperti Vatikan. Bendera Palestina juga telah berkibar di markas PBB di New York, AS sejak September 2015.
Swedia adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Palestina sejak 2014 dan langkahnya itu diikuti oleh beberapa negara Eropa lainnya.
TERPOPULER
