- Tentara Israel menyerbu fasilitas PBB UNRWA di Yerusalem Timur pada Selasa dan melukai seorang remaja Palestina.
- Pasukan Israel mengusir pegawai UNRWA, mengambil alih kompleks tersebut, serta berencana mengubahnya menjadi pusat pendidikan komunitas.
- Pemerintah Israel membela tindakan tersebut, sementara PBB dan UNRWA mengecam keras operasi ilegal tersebut.
Suara.com - Seorang remaja Palestina dilaporkan terluka setelah ditembak tentara Israel dalam operasi penggerebekan fasilitas pelatihan yang dikelola badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di Yerusalem Timur.
Insiden tersebut terjadi ketika pasukan Israel memasuki Qalandiya Training Centre di Kafr Aqab.
Menurut Pemerintah Provinsi Yerusalem, remaja tersebut mengalami luka tembak ringan pada bagian bahu akibat peluru tajam.
UNRWA menyebut lebih dari 50 personel keamanan Israel dan sedikitnya empat kendaraan lapis baja memasuki kompleks tersebut. Saat operasi berlangsung, sekitar 20 pegawai UNRWA berada di dalam fasilitas.
Para pegawai kemudian dipaksa meninggalkan lokasi. Fasilitas tersebut selanjutnya diambil alih oleh pasukan Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir turut hadir dalam operasi tersebut. Ia menyatakan bahwa UNRWA tidak memiliki tempat di Yerusalem maupun Israel.
Ben-Gvir bahkan mengunggah foto dari dalam kompleks melalui X dengan pernyataan singkat, “UNRWA in our hands.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela tindakan tersebut.
Ia mengatakan operasi dilakukan berdasarkan perintahnya dan mengacu pada undang-undang Israel yang membatasi aktivitas UNRWA.
Pejabat Israel selama ini menuduh sejumlah pegawai UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas serta terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.
UNRWA menolak tuduhan yang bersifat umum tersebut, sementara lembaga itu menyatakan tetap melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan individu pegawainya.
Pemerintah Israel menyebut lokasi tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi kompleks pendidikan dan komunitas.
Dikutip dari Arab News, UNRWA mengecam keras operasi tersebut dan menyatakan fasilitas itu merupakan properti PBB yang mendapat perlindungan berdasarkan hukum internasional.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengecam tindakan tersebut sebagai tidak sah.
Menurut Guterres, operasi pada Selasa menjadi penyusupan Israel kelima yang tidak mendapat izin ke fasilitas tersebut sejak Mei.