Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Indosiar, Agus Sudibyo mengatakan silang pendapat antar presiden, menteri dan pejabat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekali lagi menunjukkan buruknya proses komunikasi politik pemerintahan presiden Joko Widodo.
Menurutnya, ini bukan pertama kali, dan silang pendapat seperti ini selalu membingungkan dan meresahkan masyarakat.
"Jadi atau tidak proyek tersebut, pemerintah harus satu suara, harus tegas dan solid," kata Agus di Jakarta, Minggu (31/1/2016).
Agus menegaskan, komunikasi politik membutuhkan leadership dan ketegasan. Perbedaan pendapat semestinya diselesaikan secara internal dalam sidang kabinet atau konsultasi menteri-presiden, dan tidak diumbar keluar di ruang publik.
"Presiden dan para menteri harus kembali kepada esensi tujuan komunikasi, yakni mencari titik temu dan kesepahaman," tukas anggota Dewan Pers periode 2010-2013.
Suara.com - Proyek ini sendiri pada Kamis(21/1/2016) telah dilakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan Konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk (JM).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
