Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat berharap kepada Majelis Kehormatan Dewan DPRD DKI Jakarta memproses anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman. Prabowo diduga melanggar etika.
Hal ini terkait beredarnya surat permohonan penangguhan eksekusi penghuni rumah susun Tipar, Cakung, Blok Cendana, lantai V, nomor 516, berinisial HP menggunakan nama anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman. Surat tersebut untuk meminta Kepala Unit Rusun Tipar Cakung, Jakarta Timur, menunda eksekusi.
Prabowo kepada suara.com melalui pesan singkat mengaku siap diperiksa atau memberikan keterangn kepada MKD apabila dirasa melanggar etik dengan tuduhan memberikan backing kepada penghuni rusun berinisial HP.
"Nggak perlu mas dan saya siap di MKD," ujar Prabowo, Rabu (3/2/2016).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menyatakan dirinya tidak perlu menjelaskan persolan ini kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik maupun ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Mohamad Sanusi.
"Apa yang harus diklarifikasi orang saya korban. Izin apanya jelas-jelas memo saya dipalsukan," katanya.
Dalam surat yang ditandatangani Prabowo, HP tercatat berprofesi sebagai wartawan. HP menyewa rusun milik Endang M.
Setelah mengetahui rencana penertiban oleh petugas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Satpol PP, serta petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, HP mengajukan minta bantuan Prabowo agar meminta Kepala Unit Rusun Tipar Cakung menunda penertiban.
Dalam memo yang ditandatangani Prabowo pada 30 Januari tertulis HP bersedia membayar uang muka untuk membeli rusun sebesar Rp5 juta pada 28 Januari 2016. Dan HP siap memberikan cicilan tiap bulan sebesar Rp3.500.000. Kesepakatan ini diduga telah disetujui berdasarkan pembicaraan antara mereka. DKI tengah gencar menertibkan penghuni rusun ilegal dan mafia rusun.
