Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dari Ibu Kota, tidaklah harus berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Menurutnya, apabila PT Pertamina (Persero) setuju, maka Premium dipastikan hilang dari Jakarta.
"Nggak perlu (persetujuan DPRD). Itu tergantung Pertamina-nya. Kita kirim surat ke Pertamina (agar Premium dihapus dari Jakarta). Baru dibikin surat kemarin, baru ketemu Humas Pertamina," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengajak warga Jakarta untuk mulai sekarang tidak menggunakan bensin Premium lagi. Sementara untuk mengurangi polusi, Ahok menilai subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilai tidak tepat. Subsidi menurutnya lebih tepat apabila dialokasikan ke pembangunan infrastruktur, transportasi umum, juga subsidi kesehatan dan pendidikan.
"Ya, kita orang Jakarta nggak usah pake Premium lagi. Kan Premium juga lagi turun. Kita pengen kita nggak usah pake Premium, lebih mengatasi polusi," jelas Ahok.
Ahok mengakui, usulannya untuk menghapus Premium belum dibicarakan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
"Belum. Kan saya udah pernah ngomong dari dulu, nggak mau ada subsidi. Dan sekarang tepat (harga) minyak turun," katanya.