Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyiapkan solusi kalau tempat prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, nanti dibongkar.
"Kami akan pencar, untuk yang mau dagang kami kasih ke UMKM (Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau Pasar Jaya, kalau yang mau tetap tinggal kami bagi di rusun yang ada. Yang mana ada yang kosong kami bagi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/2/2016).
Warga yang mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti tersebut di atas merupakan mereka yang memiliki kartu tanpa penduduk Jakarta.
Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak punya KTP Jakarta? Ahok akan memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.
"Ya pulang kampung saja udah, kami bayar," kata Ahok.
Ahok menjelaskan penertiban Kalijodo untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut ke awal yaitu ruang terbuka hijau.
Menanggapi penilaian bahwa pemerintah tidak beradab kalau tetap membongkar Kalijodo, Ahok mengatakan penilaian itu sama sekali tidak benar.
"Kalau nggak beradab, saya kira di sini belum ada tanah yang begitu besar di Jakarta kan, kami dudukin Monas saja mau nggak? Lumayan 80 hektar lho kita dudukin atau dudukin Balai Kota saja kita, kami gusur dibilang kami kurang beradab," katanya.
Nama Kalijodo kembali jadi perbincangan usai kasus empat orang meninggal di Jalan Daan Mogot, kilometer 15, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (8/2/2016) dini hari, setelah ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Riki Agung Prasetio (24). Belakangan, Riki ketahuan baru pulang dari kafe dan karaoke di Kalijodo.
Kalijodo merupakan tempat prostitusi legendaris, usianya lebih dari setengah abad. Organisasi masyarakat yang selama ini gembar-gembor menutup tempat prostitusi di Jakarta pun tak berani mengganggu kawasan tersebut.
