Usai audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), puluhan warga Kalijodo mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016). Warga mengadukan rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dilakukan secara sepihak tanpa mengajak rembug warga terlebih dahulu.
"Ini sekarang kami mau langsung ke DPRD. Kami mau mengadukan permasalahan penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemrov DKI," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu (38) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Sebelumnya mereka mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan penggusuran pemukiman warga di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai jalur hijau. Mereka diterima oleh salah satu Komisional Komnas HAM, Hafid Abbas didampingi dua staf.
Mereka merasa diintimidasi oleh Pemprov DKI karena didatangkan ratusan personel Satpol PP bersama TNI dan Polri bersenjata lengkap pada Minggu (14/2) kemarin pagi.
"Kami tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali mengenai rencana penggusuran pemukiman oleh Pemprov DKI . Tiba-tiba kemarin datang orang Kecamatan dikawal Satpol PP, Polisi dan TNI 250 personel membawa senjata laras panjang. Mereka menempelkan selebaran pengumuman penggusuran," kata Leo dalam audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).
Atas kedatangan aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap itu, warga merasa seperti diteror. Seolah-olah warga komplotan penjahat yang sedang digrebek.
"Kami sangat syok. Apakah kami dianggap teroris, berhadapan dengan laras panjang," ujar dia.
Leo mengaku, warga mengetahui rencana penggusuran itu dari pemberitaan media massa. Pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penggusuran itu. Kemudian diberita di tempat kami dituduh ada perjudian, yang mana tolong tunjukkan ke kami, sudah 15 tahun tidak ada judi di sana. Kalau ada prostitusi, silahkan dibahas soal itu solusinya bagaimana," imbuh dia.
Dia mengaku, setiap tahun warga Kalijodo selalu bayar pajak pada Pemerintah.
