REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan anggaran pada Senin (26/10/2026) karena ancaman defisit anggaran dan pemotongan dana pusat.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas kepastian dana bagi hasil dan obligasi.
- Penundaan rapat bertujuan menghindari kesalahan asumsi angka oleh komisi dewan sambil menanti kepastian diplomasi anggaran tersebut.
Suara.com - Kelanjutan pembahasan rancangan anggaran belanja Jakarta kini bertumpu sepenuhnya pada ikhtiar pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta demi menanti kepastian hasil pertemuan tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan bahwa penundaan rapat terpaksa diambil akibat adanya ancaman defisit anggaran yang berkaitan langsung dengan pemerintah pusat.
"Masih ada defisit anggaran yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat karena terkait dengan dana bagi hasil," ujarnya usai rapat, Senin (26/10/2026).
Selain menanti kejelasan nominal dana bagi hasil, parlemen daerah juga masih menggantungkan asa pada persetujuan penerbitan obligasi daerah.
"Apakah dana obligasi ini bisa disetujui atau tidak, itu kan masih pertanyaan lah ya. Mudah-mudahan pertemuan antara pemerintah provinsi, Pak Gubernur dengan Menteri Keuangan itu bisa memperoleh hasil yang baik ya, di mana harapannya kita mendapat dana bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan anggaran di DKI," lanjut Suhud.
Kekhawatiran legislatif kian beralasan lantaran Kementerian Keuangan telah melayangkan surat resmi pemotongan dana bagi hasil untuk Jakarta hingga menembus kisaran Rp620 miliar.
Kondisi fiskal kian pelik mengingat potensi penerimaan dari obligasi daerah yang mencapai nilai Rp5 triliun lebih juga belum mengantongi restu.
Suhud menilai, pengurangan anggaran dalam jumlah besar tersebut sangat rumit sehingga komunikasi tingkat tinggi antara gubernur dan menteri menjadi kunci penyelamat.
"Kan harus dilakukan penyesuaian ya. Artinya program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini kan nggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui. Makanya kami perlu kepastian. Nah, karena itu kami menunggu komunikasi antara Pak Gubernur dengan Kementerian Keuangan," jelas legislator PKS itu.
Keputusan untuk menunda rapat anggaran sengaja ditempuh agar komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta tidak meraba-raba angka saat merancang kegiatan.
Apabila diplomasi anggaran tersebut membuahkan kepastian pada Selasa (27/10/2026) ini, pimpinan dewan berencana langsung menggulirkan kembali roda pembahasan pada pertengahan pekan.
"Mungkin kalau Selasa sudah ada, rapat akan kami lanjutkan di hari Rabu, dan hari Kamis bisa langsung pembahasan di komisi-komisi," pungkas Suhud.
TERPOPULER