Dewan Perwakilan Rakyat akan menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (18/2/2016). Salah satu agenda yang akan dibahas ialah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
