Suara.com - Menurut data Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ini total luas ruang terbuka hijau di Ibu Kota baru mencapai sekitar 9,98 persen. Padahal, idealnya luas ruang terbuka hijau 30 persen dari luas wilayah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
"Ya kalau seluruh luas wilayah di DKI, (RTH) sudah naik dari dari sebelumnya 9,8 persen menjadi 9,9 persen," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, kepada Suara.com, Kamis (17/2/2016).
Untuk membangun ruang terbuka hijau, pemerintah melibatkan sektor swasta.
"Target 30 persen itu gini, 20 persen itu publik dan 10 persen swasta. Kami kan ngajak swasta juga supaya dia itu giat buat ruang hijau, misal bangunannya ditambahi taman," katanya.
Ratna mengakui untuk membangun ruang terbuka hijau tidak mudah. Sebab, sebagian besar kawasan hijau sekarang ini ditempati oleh masyarakat sehingga pemerintah harus membebaskannya terlebih dahulu.
Masyarakat memakai ruang tersebut untuk pemukiman maupun warung.
Daerah terbuka hijau yang dilanggar warga, antara lain di sepanjang tepi sungai Ciliwung, saluran air, dan tempat pemakaman umum.
"Seperti itu yang banyak kita temui di RTH, jalur hijau, mereka nggak punya izin tapi mereka tempatin, jelas-jelas itu jalur hijau. Misal di TPU Menteng Pulo (Jakarta Selatan) kita mau lakukan penertiban," jelas Ratna.
Saat ini, dinas taman sedang berusaha menertibkan ruang terbuka hijau dari bangunan liar. Daerah yang telah selesai ditertibkan, antara lain di kali Sekretaris (Jakarta Barat), TPU Prumpung, (Jakarta Timur), dan TPU Karet Bivak (Jakarta Pusat).
Rencana penutupan tempat prostitusi Kalijodo juga merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ruang terbuka hijau.
