Suara.com - Di tengah pro dan kontra, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno mengatakan bila KPK nanti memiliki dewan pengawas, dewan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas.
"Dewan pengawas itu harus diisi tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, yang telah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Mirip resi atau begawan (bersih atau suci)," ujar Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Pernyataan Hendrawan terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Usulan pembentukan dewan pengawas KPK sampai detik ini masih pro dan kontra, bahkan di DPR sendiri.
Hendrawan mengatakan sebagian anggota DPR yang setuju pembentukan dewan pengawas, menginginkan agar pemilihan anggota dewan harus seperti pemilihan komisioner KPK.
"Masih diperdebatkan. Ada yang usul diangkat oleh Presiden. Lainnya usul sama dengan pengisian komisioner KPK, pansel (Panitia Seleksi) dibentuk Presiden dan dipilih DPR. Nanti dalam pembahasan tingkat I dimatangkan," kata dia.
Selain pembentukan dewan pengawas, ada tiga poin lainnya lagi yang menjadi perdebatan, yakni kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, dan yang terakhir soal pengaturan penyadapan.
