Wakil Ketua MPR Minta Relokasi Warga Kalijodo Manusiawi

Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung penertiban Kalijodo yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan latarbelakang ruang terbuka hijau harus dikembalikan dari lahan yang diduduki.

"Kita mendukung penertiban hukum dan mengembalikan lahan. Pada dasarnya bila itu memang lahan Ruang Terbuka Hijau, dikembangkan pada fungsinya," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Menurutnya, tidak hanya Kawasan Kalijodo yang harus ditertibkan untuk dijadikan lahan terbuka hijau. Masih banyak daerah lainnya yang harus dikembalikan sesuai fungsinya seperti trotoar.

"Untuk Kalijodo bukan hanya satu-satunya, tempat-tempat lain yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau. Harusnya dijadikan semacam itu, atau trotoar-trotoar digunakan untuk macam-macam kegiatan penting, untuk dikembalikan kepada fungsi dasarnya," ucapnya.

Meski Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan Surat Pemberitahuan untuk melayangkan kepada warga terkait rencana penutupan dan pembongkaran tempat prostitusi, usaha kafe dan lokasi peredaran minuman keras di Kalijodo, Hidayat menilai relokasi harus dengan cara manusiawi.

"Sekalipun memang eksekusinya pendekatan manusiawi, juga perlu dengar juga dengan dialog, memberikan solusi alternatif terkait Kalijodo, salah satu yang ada di benak publik. Dan itu yang menjadi bagian dari mendapat dukungan, karena Kalijodo itu tempat prostitusi dalam bentuk yang tidak diterima oleh publik," jelas Hidayat.

Lebih lanjut dirinya berharap, masalah penutupan tempat prostitusi di Kalijodo bisa menjadi model untuk mencegah prostitusi di tempat lain.

Menurutnya, harusnya pemerintah bisa memberikan solusi untuk memecahkan masalah prostitusi di Jakarta, apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Organisasi Kesatuan Indonesia (OKI) pada Maret mendatang. Ia pun mencontohkan Walikota Surabaya yang berhasil menutup tempat prostitusi Dolly, Jakarta pun harus bisa seperti Surabaya.

"Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi OKI (Organisasi Kesatuan Islam), semoga Jakarta akan menimbulkan Jakarta yang bersih dari prostitusi. Bu Risma saja bisa menutup prostitusi terbesar di Asia Tenggara di Surabaya, tanpa memindahkan lokalisasi yang lain selain di sekitar Surabaya seorang Ibu Risma saja bisa tentunya Gubernur Jakarta lebih bisa lagi," imbuhnya

Selain itu kata Hidayat menambahkan, penyelesaian tempat prostitusi harus melibatkan semua pihak, baik Pemerintah DKI Jakarta maupun organisasi masyarakat, untuk melakukan pembimbingan dan menghadirkan solusi.