Suara.com - Sebagian warga Jakarta mengaku mempertanyakan mencuatnya isu deparpolisasi setelah calon petahana Gubernur DKI Jakara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mencalon diri di Pilkada 2017 melalui jalur independen.
Ahok telah menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai pendampingnya di Pilkada.
Salah satu warga Jakarta Wiwid (40) mengaku isu penihilan peran partai politik bukan menjadi kekhawatiran buat parpol. Dia mempertanyakan mengapa isu deparpolisasi ini digelembungkan sejak Ahok menyatakan diri maju kembali lewat non parpol di Pilgub.
"Lagian sebenarnya kenapa ada deparpolisasi sih. Sebelumnya kan ada 6-7 kepala daerah yang melalui jalur independen, aman-aman saja nggak ada heboh. Begitu Ahok calonkan diri di jalur independen jadi pada heboh. Parpol jadi khawatir banget," katanya saat ditemui suara.com di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/3/2016).
Seharusnya, parpol berbenah diri agar bisa menimbulkan kembali kepercayaan di mata masyarakat.
"Kalau mau dipercaya sama rakyat, tunjukkan bahwa memang bersih. Jangan ada intrik-intrik politik," kata dia.
Terlebih, pencalonan melalui jalur independen menurutnya sudah diatur oleh Undang-undang. Dia sendiri dia mempermasalahkan apabila ada calon pemimpin DKI Jakarta tidak menggunakan mesin partai untuk bisa bertarung di Pilkada DKI.
"Bukannya ada undangnya ada untuk jalur independen. Yauda, yang penting dia memenuhi syarat-syaratnya untuk jalur independen ya silahkan aja," kata dia.
Sama dengan Wiwid, Febrianto (40) seorang karyawan swasta juga tidak mempermasalahkan jika Ahok maju di Pilkada tidak melalui jalur partai politik. Dia menilai langkah Ahok tersebut semata-mata untuk menunjukkan jika orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin Jakarta dan tidak perlu mendapat dukungan dari parpol.
"Itu pelajaran buat parpol bahwa partai itu pasti ada buntutnya. Mungkin minta jatah atau apalah gitu. Jadi supaya berbenah diri aja," kata Febri.
