PDIP Bantah Surat Resmi dari DPP adalah Dukungan Buat Ahok

Suara.com - Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju melalui jalur independen di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 terus memicu perdebatan. Baru-baru ini, sejumlah partai politik (parpol) menyerang Ahok lantaran pernah menyebut ada mahar yang harus dibayar apabila ingin dicalonkan partai.

Di tengah-tengah memanasnya hubungan PDI Perjuangan dengan Ahok, beredar surat resmi dari DPP PDIP yang menginstruksikan seluruh kader untuk tidak mengkritik apa lagi menyerang bakal calon gubernur. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira membantah bahwa surat tersebut adalah wujud dukungan dari partai untuk Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

"Beda, bukan dalam arti untuk mendukung (Ahok) di Pilkada 2017, itu terlalu jauh," kata Andreas ‎dalam diskusi bertajuk 'Kontestasi Pilkada DKI' di Warung Daun Cikini,  Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Dia menegaskan bahwa sampai saat  ini partainya belum menentukan calon yang bakal diusung di Pilkada nanti. Mengingat, waktu penjaringan calon orang nomor satu di DKI itu masih panjang.

"Belum, kan penjaringannya masih sampai bulan Juli," katanya.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari DPP PDIP yang meminta kepada seluruh kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang mengkritik atau menyerang salah satu calon gubernur.

"Menginstruksikan kepada seluruh kader partai baik di struktural, legislataif maupun eksekutif untuk tidak mengeluarkan statement atau pernyataan di media atau di sosial media terkait Pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif," bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristyanto itu, seluruh kader diminta menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh tokoh termasuk Ahok. Dalam salah satu poin juga disebutkan agar seluruh kader mendukung pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat. Sebab, keduanya masih merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung.

"DPP PDIP menegaskan bahwa Gubernur dan Wagub saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP oleh karenanya PDIP tetap komitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," bunyi surat dalam poin selanjutnya.

Dalam surat dengan Nomor 1335/IN/DPP/III/2016 itu juga menegaskan bahwa penentuan calon Gubernur merupakan domain sepenuhnya DPP PDIP yang ditetapkan melalui proses penjaringan yang sesuai dengan mekanisme partai.

"Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah domain DPP PDIP yang akan diputuskan setelah proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dilakukan, untuk itu kepada seluruh kader tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengakibatkan polarisasi di antara kader partai".