Jokowi: Tak Ada Ampun Aparat 'Main' Narkoba

Pebriansyah Ariefana, Erick Tanjung

Rabu, 16 Maret 2016 | 16:04 WIB
Jokowi: Tak Ada Ampun Aparat 'Main' Narkoba
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Amin Madani (kanan), memberikan keterangan usai penutupan KTT Luar Biasa ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3/2015). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Presiden Joko Widodo‎ memerintahkan aparat dan pejabat yang terlibat dalam penyelundupan produk-produk termasuk narkoba dari luar negeri di wilayah perbatasan harus ditindak tegas. Begitu pula dengan pejabat di institusi terkait, baik itu TNI maupun Polri yang membekengi atau melindungi pelaku penyelundupan juga akan tindak.

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Saya juga tidak menginginkan ada kongkalikong lagi, baik dalam permasalahan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor," tegas Jokowi dalam rapat terbatas tentang penyelundupan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Jokowi memerintahkan segera dilakukan perombakan total mengenai perizinan dan pengelolaan impor. Semua proses impor barang harus transparan dan terintegrasi dengan baik melalui sistem teknologi informasi.

"Dan saya ingin agar dilakukan reformasi total, menyeluruh dalam tata kelola izin impor. Semuanya harus terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik. Demikian," ujar dia.

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan, produk selundupan tersebut mengganggu pasar di tanah air dan melemahkan daya saing produk-produk dalam negeri. Terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri dan lebih parah hal ini mematikan industri nasional.

"Saya minta langkah konkrit herus segera dilakukan mengatasi masalah penyelundupan ini. Kepala Bakamla yang baru memiliki peran yang strategis dalam mengurangi penyelundupan ini, saya juga perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil," kata dia.

Jokowi memerintahkan operasi bersama kapal-kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI-Polri ditingkatkan. Bila diperlukan patroli dilakukan dengan negara-negara tetangga untuk membasmi penyelundupan tersebut.

"Kalau mungkin perlu dengan negara tetangga lakukan patroli bersama-sama. Polri dan TNI juga meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan khususnya melalui pelabuhan kecil, jalur tikus, di wilayah perbatasan bisa kita cegah," tandas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Minta Revisi UU Pilkada Tak Menghambat Calon Independen

Jokowi Minta Revisi UU Pilkada Tak Menghambat Calon Independen

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 14:32 WIB

Tito Resmi Jabat Kepala BNPT

Tito Resmi Jabat Kepala BNPT

Foto | Rabu, 16 Maret 2016 | 13:47 WIB

Jokowi Perintahkan Pecat Bupati Ogan Ilir

Jokowi Perintahkan Pecat Bupati Ogan Ilir

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 11:58 WIB

Simpan Sabu di Bra, Perempuan Ini Dibekuk Polisi di Kebon Sirih

Simpan Sabu di Bra, Perempuan Ini Dibekuk Polisi di Kebon Sirih

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 08:53 WIB

Yuddy Chrisnandi Bantah Tak Setuju Atas Peningkatan Status BNN

Yuddy Chrisnandi Bantah Tak Setuju Atas Peningkatan Status BNN

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 05:00 WIB

Esok, Jokowi Lantik Tito Karnavian Jadi Kepala BNPT

Esok, Jokowi Lantik Tito Karnavian Jadi Kepala BNPT

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 22:26 WIB

Ratas Regulasi Tata Ruang

Ratas Regulasi Tata Ruang

Foto | Selasa, 15 Maret 2016 | 18:42 WIB

Presiden Jokowi dan Putri Astrid dari Belgia Bertemu di Istana

Presiden Jokowi dan Putri Astrid dari Belgia Bertemu di Istana

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 16:30 WIB

Jokowi Terima Putri Kerajaan Belgia

Jokowi Terima Putri Kerajaan Belgia

Foto | Selasa, 15 Maret 2016 | 12:40 WIB

Pensiunan TNI dan Veteran Temui Presiden Jokowi

Pensiunan TNI dan Veteran Temui Presiden Jokowi

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 11:59 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×