Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi maladministrasi yang dilakukan oknum pejabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berinisial AB. AB diduga pernah mendatangi kantor ombudsmen untuk meminta ombudsman mendesak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, segera menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh PT. XY, perusahaan bidang logam.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bahwa AB sudah bukan anak buahnya. Yang bersangkutan telah lama dikembalikan ke Mabes Polri. Karena AB merupakan Polisi.
"Saya sebagai Kepala Staf Presiden menghormati proses pemeriksaan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh saudara AB. Tetapi saya menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu sudah dikembalikan ke induk organisasinya, dari KSP ke Mabes Polri, sehingga peristiwa maladministrasi yang disebut oleh Ombudsman itu yang bersangkutan bukan lagi staf dari KSP," kata Teten kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Teten menyerahkan kepada Ombudsman dan Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut lebih jauh. Dia menjelaskan, AB telah keluar dari KSP sejak dua bulan lalu, jadi kasus itu terjadi setelah yang bersangkutan sudah tidak menjadi staf di KSP.
"Ya peristiwanya setelah yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi staf KSP, tetapi yang bersangkutan masih menggunakan kartu nama KSP," ujar dia.
Dia menambahkan, selanjutnya pihaknya akan bertemu dengan Ombudsman untuk mengklarifikasi lebih jauh mengenai kasus tersebut. Tetan mengungkapkan, selain AB pihaknya juga telah mengembalikan lima staf dari Deputi V KSP yang berlarar belakang TNI dan Polri.
"Ada 5 staf Deputi V yang kami kembalikan ke Mabes TNI dan juga Polri. Dan juga Kepala Deputi V KSP (sebelumnya) Mayjen Andogo Wiradi juga sudah dikembalikan ke Mabes TNI," ungkap dia.
Saat ditanya apakah pihaknya akan melakukan upaya hukum lantaran AB memalsukan jabatan dengan mengklaim staf SKS, Teten mengaku akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Ombudsman.
"Tidak, saya akan bertemu dulu dengan pimpinan Ombudsman untuk meminta penjelasan lebih detil," katanya.
"Jadi silakan Ombudsman dengan Kapolri membicarakan masalah maladministrasi ini".
Sebelumnya, Komisioner Ombudsmen Alvin Lie Ling Piao di gedung Ombudsmen RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (16/3) menjelaskan kasus itu terjadi pada tanggal 27 Januari 2016. Ketika itu kantor ombudsman didatangi EF, perwakilan PT. XY.
Dia datang untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan pejabat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang. Pejabat itu dilaporkan maladminstrasi karena permohonan PT. XY sejak Juli 2013 tentang rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup belum diterbitkan.
"Kedatangan perwakilan XY tersebut didampingi oleh seorang berinisial AB, yang mengaku sebagai staf atau pejabat Kantor Staf Kepresidenan, dan membuktikannya dengan memberikan kartu nama beratribut kantor sraf kepresidenan. Dalam penyampaian laporan, justru AB yang aktif dan lebih banyak bicara daripada EF selaku perwakilan PT. XY," kata Alvin.
Setelah menerima laporan, ombudsmen melakukan penelusuran. Namun, saat meminta klarifikasi ke pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kementeiran mengatakan AB tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
"Kenyataannya justru AB menekan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan jabatannya sebagai staf kepresidenan," kata Alvin.
TERPOPULER
