Suara.com - Aung San Suu Kyi terlarang untuk menjabat presiden dan diharapkan tidak mengambil posisi menteri. Namanya masuk dalam daftar 18 orang yang dikirim ke parlemen oleh Presiden Kyw Htin.
Menurut laporan BBC, Suu Kyi akan memimpin urusan luar negeri, energi, pendiikan dan menjadi menteri di kantor presiden. Tidak ada perempuan lain yang ditunjuk masuk ke kabinet.
Konstitusi Myanmar disusun oleh militer untuk mencegah Suu Kyi menjadi presiden karena dua orang putranya memiliki paspor Inggris.
Meskipun berminggu-minggu melakukan negosiasi, partai NLD tak bisa membujuk militer agar menegaskan Suu Kyi bisa menjalankan pemerintahan baru.
Dia bisa melakukan itu hanya dengan menjadi menteri di kantor presiden, duduk di sebelah orang dekatnya, Htin Kyaw dan bilang apa yang harus dilakukan oleh Htin Kyaw.
Suu Kyi juga telah memiliki 4,5 bulan untuk berpikir siapa yang harus mengarahkan prioritas terbesar, reformasi pendidikan.
Dia juga telah memiliki waktu untuk mempertimbangkan siapa yang harus mengawasi aset vital energi, dan siapa yang harus mewakili Myanmar di Konferensi Tingkat Tinggi.
NLD meraih kursi mayoritas di parlemen, sedangkan militer otomatis meraih kursi sebanyak 25 persen.
Jika Suu Kyi menjadi menteri luar negeri, di bawah struktur politik yang komplek Suu Kyi harus mundur dari keanggotannya di parlemen dan juga tak terlibat dengan semua kegiatan NLD.
