Setelah Setengah Abad, Akhirnya Myanmar Miliki Presiden Sipil

Suara.com - Parlemen Myanmar, Selasa (15/3/2016) memilih Htin Kyaw, kepercayaan Aung San Suu Kyi menjadi presiden Myanmar. Penunjukkan ini menjadikan Htin Kyaw kepala negara pertama bukan berlatar belakang militer sejak 1960-an.

Suu Kyi membawa partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinannya ke kemenangan telak pada pemilihan umum pada November silam, namun konstitusi Myanmar melarangnya menjadi kepala negara.

Meskipun demikian, dia berjanji menjalankan negara melalui perwakilan presiden dan pada Kamis pekan lalu, NLD mencalonkan Htin Kyaw untuk peran tersebut. Kyaw selama ini memimpin lembaga derma, yang didirikan Suu Kyi, dan menjadi salah seorang kepercayaan Suu Kyi sejak pertengahan 1990-an.

"Hasil hari ini karena kecintaan masyarakat terhadap dirinya. Itu kemenangan saudari saya Aung San Suu Kyi," kata Htin Kyaw kepada Reuters setelah pemungutan suara.

Jumlah besar anggota NLD memastikan kemenangan bagi pilihan Suu Kyi itu dalam pemungutan suara kedua parlemen. Htin Kyam mendapatkan 360 dari 652 suara, kata pejabat parlemen, yang bertugas menghitung suara.

Suu Kyi, yang merupakan anggota parlemen pertama yang memberikan suaranya, bertepuk tangan dan tersenyum setelah hasilnya diumumkan.

"Ini merupakan hari yang besar bagi kita. Ini adalah apa yang telah kami harapkan sejak dahulu," ujar Zar Ni Min, anggota parlemen majelis rendah dari kubu NLD usai pemungutan suara.

Militer, yang kuat, masih menduduki seperempat dari jumlah keseluruhan kursi dalam parlemen, dan memiliki hak di bawah konstitusi untuk mencalonkan satu dari tiga kandidat presiden. Calon dari militer, Jenderal (purn) Myint Swe, mendapatkan 213 suara, dan menjadikannya sebagai wakil presiden pertama.

Ketegangan Suu Kyi dengan militer memanas setelah pemilihan presiden dan saat partainya bersiap mengambil alih kekuasaan.

Hubungan angkatan bersenjata dengan Suu kyi akan membuktikan kesuksesan terobosan paling signifikan di Myanmar sejak militer merebut kekuasaan pada 1962.

Suu Kyi ingin menghilangkan militerisasi dari politik Myanmar, namun untuk mewujudkannya Suu Kyi emerlukan dukungan dari pihak militer.
Angkatan bersenjata mendapatkan tiga kementerian di bawah konstitusi yang berlaku, begitu pula dengan minoritas dalam parlemen, yang memberi mereka hak tolak atas perubahan undang-undang dasar. Aturan ini dinilai membatasi peluang reformasi yang ingin dilakukan Suu Kyi.

Sejumlah sumber dari kubu Suu Kyi mengatakan bahwa dia semakin frustrasi dengan kerasnya pendirian pihak militer terkait sejumlah isu, mulai dari mengubah konstitusi hingga lokasi serah terima kekuasaan nantinya.

Anggota parlemen dari pihak NLD juga mengatakan bahwa pilihan pihak militer, Myint Swe tidak sejalan dengan semangat yang diusung Suu kyi. Selama ini Myint Swe menjabat sebagai kepala intelijen militer, yang ditakuti, dan berada dalam daftar yang dijatuhi hukuman Amerika Serikat.

Calon presiden ketiga, Henry Van Thio, juga dicalonkan NLD. Dia akan menjadi wakil presiden kedua dan dipilih Suu Kyi untuk mewakili sejumlah kalangan kecil di negara itu. Dia adalah anggota suku Chin, yang berada di bagian baratlaut Myanmar. (Reuters)