Skandal Reklamasi Pantai Terkuak, PDIP Hentikan Bahas Raperda

Siswanto, Agung Sandy Lesmana

Senin, 04 April 2016 | 17:26 WIB
Skandal Reklamasi Pantai Terkuak, PDIP Hentikan Bahas Raperda
Sekretaris DPD PDIP Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua Balegda Fraksi PDIP Merry Hotma [suara.com/Agung Sandy Lesmana]

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengambil sikap untuk menghentikan proses pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara yang saat ini masih berlangsung di dewan.

Hal ini menyusul terungkapnya kasus dugaan suap Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi untuk mempengaruhi pembahasan raperda tersebut.

"Kami rapat di DPD, dengan adanya situasi dan kondisi yang menjerat Sanusi, kami mengintruksikan memberhentikan pembahasan raperda zonasi," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta Prasetio yang juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).

Wakil Ketua Balegda Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma mengatakan pembahasan raperda zonasi merupakan usulan Pemprov DKI Jakarta yang sangat ini tengah dibahas DPRD. Pembahasan sudah memakan kurang lebih bulan.

"Secara intens, fokus serius dan terbuka, setiap rapat kita undang pers, tidak ada setiap rapat pun tidak lakukan secara tidak terbuka, semuanya terbuka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami rapat kembali antara eksekutif dengan DPRD, semua masukan menjadi poin penting bagi kami," kata Merry.

Dia mengungkapkan beberapa poin usulan yang rencananya bakal dimasukkan ke dalam pembahasan raperda. Namun, tidak disetujui.

"Yang masih belum kita setuju ada beberapa, pertama izin reklamasi yang diusulkan di ujung untuk dimasukkan pada perda tata ruang. Kita sepakat bahwa izin tersebut tidak tepat kalau masuk perda, karena perda ini kan temanya tata ruang teluk Jakarta. Yang pasti raperda ini sampai sekarang belum disahkan," kata dia.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu, yaitu Sanusi, Ariesman, dan karyawan Podomoro bernama Trinanda Prihantoro.

Sanusi dan Trinanda ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016), sementara Ariesman menyerahkan diri pada Jumat (1/4/2016) malam.

Penyidik KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Pada Jumat malam hingga Sabtu (2/3/2016) dini hari, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD M. Taufik -- kakak Sanusi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jalan ke Jepang Terbuka, SSB Indonesia Bisa Tantang Akademi Elite Dunia

Jalan ke Jepang Terbuka, SSB Indonesia Bisa Tantang Akademi Elite Dunia

Bola | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:59 WIB

Legal Tapi Dipersoalkan, Pengangkatan Anak Bupati Malang Disorot Pakar

Legal Tapi Dipersoalkan, Pengangkatan Anak Bupati Malang Disorot Pakar

News | Senin, 20 April 2026 | 13:43 WIB

Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme

Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:17 WIB

Politik Emansipatoris di Pesantren, Belajar dari KH Imam Jazuli

Politik Emansipatoris di Pesantren, Belajar dari KH Imam Jazuli

Opini | Senin, 29 Desember 2025 | 11:15 WIB

Bukan Mees Hilgers, Klub Prancis Boyong Pemain yang Namanya Sunda Banget!

Bukan Mees Hilgers, Klub Prancis Boyong Pemain yang Namanya Sunda Banget!

Bola | Selasa, 02 September 2025 | 10:42 WIB

Nusron Ungkap Satu Keluarga Kuasai Tanah Seluas Dua Kali Jakarta, Ini Daftar 9 Raja Properti di RI

Nusron Ungkap Satu Keluarga Kuasai Tanah Seluas Dua Kali Jakarta, Ini Daftar 9 Raja Properti di RI

Bisnis | Rabu, 07 Mei 2025 | 12:54 WIB

APLN Beri Proteksi Karyawan Melalui Asuransi Kesehatan Professional Group Health BRI Life

APLN Beri Proteksi Karyawan Melalui Asuransi Kesehatan Professional Group Health BRI Life

Bisnis | Kamis, 20 Februari 2025 | 05:59 WIB

APLN Telah Bangun 70 Proyek Properti Selama 55 Tahun

APLN Telah Bangun 70 Proyek Properti Selama 55 Tahun

Bisnis | Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:00 WIB

Buka-bukaan Sekjen Kemnaker Soal Tantangan Masa Depan Ketenagakerjaan Indonesia

Buka-bukaan Sekjen Kemnaker Soal Tantangan Masa Depan Ketenagakerjaan Indonesia

wawancara | Senin, 08 Juli 2024 | 17:31 WIB

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Sebut Negara Harus Adil soal Kesempatan Kerja

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Sebut Negara Harus Adil soal Kesempatan Kerja

Video | Senin, 08 Juli 2024 | 15:03 WIB

Terkini

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:24 WIB

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:21 WIB

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:16 WIB

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:42 WIB

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:38 WIB

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:36 WIB

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB