Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencoba meyakinkan masyarakat kalau dirinya benar-benar bersih dari kasus korupsi maupun suap. Terlebih setelah ramainya skandal suap reklamasi antara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Sanusi dengan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
"Makanya tanya sederhana saja, kamu cek karakter saya saja, suruh saja (lembaga hukum) periksa saya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Merasa dirinya bersih dari segala kasus korupsi, membuat Ahok berani menantang seluruh pejabat di Republik Indonesia untuk membuktikan harta terbalik.
"Maka saya tantang semua orang periksa gaya hidup anda, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Anda, pajak yang anda bayar dan harta Anda. Kamu bisa tanya, kamu bisa hitung ada berapa pejabat yang berani ngomong kayak saya?" jelas Ahok.
Kasus suap reklamasi berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi, Kamis (31/3/3016) malam. Sanusi diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pembahasan raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Para perusahaan disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pengembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan menjadi perda.
KPK masih mendalami kasus tersebut. Semua yang dinilai punya kaitan akan diperiksa.
