Suara.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan sejumlah alumni aktivis mahasiswa angkatan Malari (peristiwa malapetaka Januari 1974). Mereka bertemu di Warung Kopi Phoenam, Jalan Wahid Hasyim No 88, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).
Dalam pertemuan itu para aktivis mahasiswa angkatan 1960-1970an ini menyatakan dukungan terhadap Yusril maju memimpin Ibu Kota dalam pilgub 2017 nanti.
Salah satu tokoh aktivis Malari, Salim (66) mengatakan telah mengenal Yusril sejak zaman mahasiswa dan peristiwa Malari 1974. Ia menyatakan dukungan terhadap Yusril untuk memimpin Ibu Kota.
"Kita butuh pemimpin yang berani menegakkaan keadilan dan berpihak pada rakyat. Bung Yusril adalah tokoh yang tepaat untuk memimpin Jakarta yang berkeadilan dan membela rakyat," kata Salim.
Dalam kesempatan itu, Yusril mengaku dirinya belajar hukum terdorong atas peristiwa Malari. Saat itu terjadi penangkapan para aktivis mahasiswa oleh rezim Soeharto. Ia mengaku banyak belajar dari para seniornya aktivis Malari dan kelompok Masyumi.
"Pada waktu peristiwa Malari saya datang ke Jakarta. Ketika beliau-beliau ini (aktivis mahasiswa) ditangkap, hal itu yang mendorong saya untuk belajar hukum guna membela rakyat dan menegakkan keadilan. Saya masih ingat tim pembela hukumnya, salah satunya Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto, dia orang Masyumi. Dia juga membela Kartosuwiryo di pengadilan," ujar Yusril.
Pakar hukum tatanegara ini menuturkan niatnya semakin teguh untuk maju menjadi cagub DKI karena Pemprov sekarang banyak melakukan penggusuran terhadap warga kecil yang semakin terpinggirkan.
"Saya berniat maju Gubernur DKI karena melihat kondisi Jakarta banyak permasalahan sekarang. Saya membaca pernyataan Jokowi tahun 2012. Dia bilang tidak akan menggusur orang-orang kecil. Tapi setelah Jokowi selesai menjadi Gubernur, sekarang digantikan Pak Ahok ini kok jadi melakukan penggusuran warga terhadap warga kecil," kata dia.
"Saya berangkat dari suatu keprihatinan, saya ingin membangun Jakarta yang lebih baik, tanpa mengedepankan kekuasaan, tapi kepentingan rakyat dari segalanya," tutup dia.
