Suara.com - DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta setelah Sanusi ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pengembang PT. Agung Podomoro Land (Tbk). Saat ditangkap, Sanusi masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra.
Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kalau pembahasan raperda sampai dihentikan, anggota dewan akan dikejar-kejar pengembang.
Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen) tidak mau menanggapi pernyataan Ahok.
Ongen hanya menegaskan DPRD menghentikan pembahasan dua raperda karena sedang ada kasus hukum yang menimpa Sanusi.
"Tanyakan pada rumput yang bergoyang, Ya kita ikuti ajalah proses hukum yang sedang berjalan," kata Ongen di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi juga menyoal kalau nanti pengembang marah gara-gara anggota DPRD menolak melanjutkan pembahasan dua raperda tersebut hingga tahun 2019.
"Silakan saja (kalau marah). Kita kan tujuan bagus, tapi kenyataannya yang ada seperti itu," katanya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Sanusi diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Sampai saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pejabat Podomoro untuk mendalamai kasus tersebut.
Pembahasan raperda sempat mandeg-mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Perusahaan disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pengembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan.
