Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, proyek reklamasi yang rencananya akan dilakukan oleh Pemprov DKI tidak ada yang salah.
Menurutnya, reklamasi merupakan sebuah metode pembangunan yang sering kali dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Namun, harus memperhatikan tiga aspek yakni, Negara, Rakyat dan swasta, agar terjalin sinergi yang baik untuk pembangunan.
"Dalam setiap kebijakan publik wajar jika ada tarik menarik. Namun kebijakan publik yang bagus adalah mengakomodasi kepentingan Negara, publik dan pihak swasta atau bisnis. Harus dikombinasikan, tidak bisa hanya swasta atau negara saja," kata Rizal saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (18/4/2016).
Ia pun meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi ini dengan tidak emosional agar tidak menimbulkan polemik yang lebih panjang di masyarakat.
"Karena ini semua ada ilmunya, misalnya kekhawatiran akan banjir, ada hitungan sainsnya, ada ahlinya. Kita biasakan dalam membahas soal kontroversial, berhati dingin, debat boleh tapi tidak emosional, karena kita cari solusi yg terbaik," jelas Rizal.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut jika para pengusaha yang ada dalam proyek reklamasi mengajukan gugatan lantaran proyek tersebut harus dihentikan sementara.
"Nggak mungkin (digugat) ketentuan undang-undang sudah jelas. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Lagi pula siapa juga yang berani sama Rizal Ramli yang lebih berani kok dari Ahok," tegas Rizal.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gunernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bersama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poewardi mendatangi kantor Menko Kemaritiman Rizal Ramli melakukan pertenuan untuk membahas proyek reklamasi.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Rizal memutuskan untuk memoratorium proyek reklamasi tersebut hingga semua syarat pembangunannya dipenuhi.
TERPOPULER
