Takut Dituduh Macam-macam, Ahok Bakal Kaji Total Proyek Reklamasi

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, Ahok mengklaim jika analisis mengenai dampak lingkungan dan izin selama proses reklamasi telah dipenuhi.

"Nggak. Mereka nggak salah. Kan sudah ada amdal dan izin prinsip," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menjelaskan jika hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat juga sepakat jika izin proyek tersebut di tangan dirinya selaku Gubernur Jakarta.

"Pertemuan kami kemarin juga bukan berarti anti reklamasi. Kami malah sepakat bahwa izin reklamasi memang di gubernur," katanya.

Adapun dalam rapat tersebut telah diputuskan jika reklamasi ditunda hingga semua aturan dalam perundang-undangan dipenuhi. Terkait hal tersebut, Ahok mengatakan Pemprov dan Pemerintah pusat akan melakukan pengkajian secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang mencari-cari kesalahan dirinya.

"Tapi nanti ada kajian lagi secara total biar nggak dituduh atau dituntut macam-macam," katanya.

Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta hingga semua persyaratan pembangunan dipenuhi.

Guna mempercepat penyelesaian persoalan reklamasi Teluk Jakarta, Menko Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan untuk membentuk joint committee untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi.

"Diputuskan akan dibentuk joint committee, supaya masalah ini diselesaikan secepatnya," ujar Rizal saat konferensi pers di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta Pusat, Senin, (18/4/2016).

Tim terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian terkait plus Pemprov DKI Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili dua dirjen dan dua direktur, Kemendagri diwakili dua dirjen, dan perwakilan dari Sekretaris Kabinet.

Sementara, untuk Kemenko Maritim dan Sumber Daya diwakili dua deputi. Provinsi DKI paling banyak wakilnya, meliputi deputi gubernur, asisten pembangunan, sekretaris daerah, dinas kelautan dan tim dari gubernur DKI.

"Tim ini akan mulai rapat Kamis mendatang. Merapatkan apa yang harus diselaraskan, melakukan audit aturan yang ada, apa yang bolong," katanya.